JEMBER, Tugujatim.id – Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) yang sempat terhambat penyalurannya beberapa waktu lalu menuai respons dari Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi.
Bang Pur sapaan akrabnya itu menjelaskan bahwa, yang mengalami kesulitan dalam penyalurannya terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Kalau tingkat SD dan SMP pelayanan yang dilakukan pihak BRI juga sangat bagus, tapi memang kalau yang SMA dan SMK ini semua ditarik ke kantor cabang, tidak didelegasikan ke kantor pembantu cabang,” ujar Bang Pur usai menggelar syukuran di salah satu resto yang ada di Jember pada Minggu (22/12/2024).
Sehingga terjadi penumpukan di kantor cabang. Di satu sisi, dalam penyaluran PIP di kantor cabang dibatasi kuota penyaluran setiap harinya, sehingga terjadi penumpukan.
“Jadi misalnya ada kuota 100 orang sehari, padahal yang mengusulkan dan mencairkan itu lebih 1.000 orang,” jelasnya.
Sebelumnya, saat DPR RI melakukan diskusi bersama kementerian, pencairan seharusnya didelegasikan ke kantor-kantor anak cabang. Selain itu, juga dapat dilakukan bersama dinas untuk membuka loket-loket pencairan di setiap sekolah.
“Sehingga kemudian tidak ada penumpukan kayak kemarin, bisa sehari, dua hari, malah seminggu belum cair juga. Jadi itu yang kita harapkan, ada pendelegasian ke kantor pembantu cabang atau dengan dinas pendidikan dan sekolah untuk mencairkan,” papar Bang Pur.
Ia juga menyinggung soal pengawasan penyaluran PIP yang dilakukan sesuai dengan adanya laporan masuk. Di mana dirinya terbentur dengan masa reses, sehingga bisa menyampaikan keluhan atas laporan tersebut secara personal, baik ke kantor pusat penyalur maupun ke kementerian.
“Itu memang agak sulit kita pantau, itu juga terakhir dengan penutupan buku, akhir tahun dan kemudian kami tidak bisa memanggil karena masa reses,” katanya.
Oleh karena itu, pihak Komisi X DPR RI akan memanggil pihak-pihak terkait di awal tahun 2025 mendatang. Terkait keberlangsungan program PIP setelah dilakukan evaluasi, pihaknya akan menambah jumlah penerima.
“Ternyata masih ada sekitar 30 sampai 40 persen anak-anak kita yang di SD, SMP, SMA, dan SMK yang belum mendapatkan. Tentu ini akan kita dorong ada penambahan jumlah penerima,” kata Bang Pur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
