SURABAYA, Tugujatim.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta transparansi kepada pemerintah pusat terkait kenaikan harga LPG 3 Kg.
Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Timur mulai hari ini naik sebesar Rp2 ribu. Kenaikan harga ini sesuai dengan SK Gubernur 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono menilai kenaikan HET LPG menjadi Rp20.000 tak lepas dari dampak adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 Persen tahun 2025.
“Apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan menaikkan pajak pertambahan nilai, ini ternyata juga sampai ke masyarakat kecil, bukan warga untuk barang-barang mewah,” katanya pada Rabu (15/1/2025).
Agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi masyarakat, DPRD Surabaya meminta agar pemerintah pusat lebih transparan dalam menaikkan harga tabung melon.
“Karena kita ini sumber gas alam, termasuk yang terbesar. Kok malah dikenai pajak hanya untuk kebutuhan-kebutuhan dari pemerintah pusat yang sampai saat ini itu terlilit hutang dan juga kekurangan APBN,” tuturnya.
Dia mengusulkan, untuk menambah APBN pemerintah pusat juga harus memperhatikan pembangunan Sumber Daya Alam (SDA).
“Aset-aset pulau-pulau ini juga banyak yang kosong. Itu bisa dikembangkan, tanah-tanah banyak yang kosong. Itu juga bisa dikembangkan dan menarik investor,” bebernya.
Sebagai legislator yang bertugas di DPRD Surabaya, Baktiono berharap kenaikan harga LPG dapat dibatalkan karena dikhawatirkan berdampak pada kenaikan komoditas bahan pangan.
“Ya, kami cuma bisa mengharapkan saja bahwa itu harus dibatalkan. Karena dampaknya itu pasti juga kebutuhan-kebutuhan di bawah itu juga ikut naik,” jelasnya.
Selain itu, penggunaan LPG lebih banyak dirasakan masyarakat kelas bawah, salah satunya pedagang kaki lima.
“Mereka itu bawa gas melon yang kecil, yang 3 kiloan itu. 3 kilo itu naik 2000 rupiah kelihatannya tidak berdampak? Itu terdampak,” tegasnya.
DPRD Surabaya tidak ingin kenaikan harga LPG 3 kg digunakan pemerintah pusat untuk menutupi anggaran program Makan Bergizi Gratis.
“Bayangkan kalau usaha Indonesia. Ya memang kalau untuk menutupi makan bergizi gratis atau makan siang gratis, kalau dari situ itu kelihatannya sepele,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Permintaan ini bukan tanpa alasan, mantan Ketua Komisi C DPRD Surabaya tersebut tak ingin membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan pemerintah.
“Tapi kenyataannya kan masyarakat semakin kurang percaya dengan pemerintah ini karena kenyataannya nyasar juga sampai ke masyarakat paling bawah,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Darmadi Sasongko
