MALANG, Tugujatim.id – Pagi hari ini (9/08/2021) kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang didemo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammad (IMM) Malang. Mereka menyampaikan tuntutan agar pemerintah juga ikut bertanggung jawab terkait banyaknya kasus Pemutusan Hubunga Kerja (PHK) karyawan selama pandemi Covid-19. Tak hanya itu, mereka juga menuntut terkait penerapan Undang-undang (UU) Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018.
“Jadi pada intinya kami paham saat ini kondisi pandemi Covid-19, oleh karena itu kita melaksanakan protokol kesehatan secara ketat untuk menyampaikan aspirasi ke dewan saat ini. Kita mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan kasus Covid-19 dan juga tuntutan-tuntutan dasar masyarakat. Itulah yang menjadi grand isue dari kami yang akan kami sampaikan kepada DPR,” terang Roni Versal selaku Humas IMM saat dikonfirmasi di lokasi demo.
Roni mengatakan ada 9 tuntutannya yang disuarakan oleh para mahasiswa ini.
“Tetapkan UU Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 secara mutlak untuk mengatasi pandemi Covid-19. Kedua, wujudkan pendidikan gratis selama pandemi Covid-19. Ketiga wujudkan new normal dan pemulihan kehidupan masyarakat,” tuturnya.
Pihaknya juga menuntuk pemerintah turut bertanggung jawab terkait PHK yang banyak dilakukan perusahaan dengan alasan terimbas pandemi ini.
“Keempat, menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab kepada butuh yang di-PHK serta memenuhi kebutuhan dasar dan normatif buruh. Kelima, berikan jaminan kesehatan bagi tenaga medis. Keenam, memberikan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat,” sambungnya.
Ia mengatakan tuntutan ketujuh adalah mengecam aksi represif aparat selama pandemi Covid-19. Kemudian menolak tenaga kerja asing selama Pandemi Covid-19. Dan mendesak pemerintah Kota Malang untuk memberikan penerangan di jalan umum baik selama pandemi maupun pasca pandemi.
Roni juga mengatakan bahwa ia dan kawan-kawannya sudah merangkum berbagai data terutama yang ada di Kota Malang sendiri mulai tanggal 5 sampai 8 Agustus 2021, ia mengatakan ternyata kasus Pandemi Covid-19 terus meningkat.
“Jadi, meskipun sudah dilakukan PPKM terbukti tidak efektif menurunkan kasus pandemi Covid-19. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah yang lebih serius dalam penanganan Covid-19. Dan ternyata Pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini tidak mengacu langsung pada UU Kekarantinaan Kesehatan,” bebernya.
Ia juga menuntut seharusnya selama masa karantina wilayah atau karantina mandiri, pemerintah wajib memberikan pemenuhan dasar kepada masyarakat dan wajib menghidupkan usahanya.
“Kalau masyarakat di-PHK dan usaha UMKM tidak dibantu pemerintah, bisajadi mereka tidak bisa membayar kuliah untuk anak-anaknya. Dan itulah yang menjadi tuntutan kami agar pendidikan digratiskan,” pungkasnya.
