MALANG, Tugujatim.id – Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin telah menyampaikan penjelasan wali Kota Malang terhadap 4 ranperda dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/02/2025). DPRD Kota Malang kini bakal menyeriusi pembahasan setiap detail dari 4 ranperda itu.
Keempat ranperda itu yakni Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera. Kemudian Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang serta Ranperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Malang Turun ke Sungai Rolak Saat Hujan, Cek Kondisi Plengsengan Tergerus Air Sungai
“Yang jelas memang 4 ranperda ini perlu kami seriusi, harus detail. Karena yang pertama terkait perubahan nomenklatur, saya kira nanti pasti harus melihat perubahannya itu akan berefek ke mana,” kata Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani.
Sejauh ini untuk DPRD Kota Malang, Amithya memandang bahwa tidak banyak item yang perlu diubah. Hanya ada beberapa penambahan pada poin-poin yang memang belum masuk dalam PDRD. Namun pihaknya juga akan serius untuk mengevaluasi jika ada yang perlu direvisi.
DPRD Dorong Bentuk Perwali
“Tetapi saya berharap secara makro, untuk PDRD bisa menjadi lebih detail. Jadi banyak sekali potensi item yang ditambahkan dan saya berharap ini menjadi suatu tambahan yang cukup signifikan. Kemudian kalau perparkiran itu juga akan menjadi sesuatu yang butuh dibahas secara detail. Supaya bisa mencakup semua item yang ada di dalam masalah perparkiran,” jelasnya.
Dia mengatakan, dalam 4 ranperda itu nantinya tentu akan mengatur terkait detail pelaksanaan hingga sanksi-sanksi bagi pelanggar perda. Dia mendorong Pemkot Malang agar nantinya juga segera dibentuk Perwali jika 4 ranperda ini resmi disahkan.
“Tentu kami juga harus menyesuaikan dengan ritme yang ada di provinsi. Seandainya kami bahas misalnya selesai 15, 20 hari, ataupun 1 bulan. Tetapi kalau di step berikutnya, di provinsi masih mandek, masih antre dan lain sebagainya, ya kami harus menunggu,” ujarnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
