MALANG, Tugujatim.id – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani merespons langsung aspirasi maupun tuntutan ratusan mahasiswa. Hal itu menyusul ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demo dan merangsek masuk ke halaman gedung DPRD Kota Malang pada Jumat (28/02/2025).
Terpantau, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Malang melangsungkan aksi demo meski hujan lebat mengguyur. Mereka kemudian merangsek masuk ke halaman gedung DPRD Kota Malang. Di sana, mereka melanjutkan orasinya dengan berbagai aspirasi.
Isi 11 Poin Tuntutan Pendemo:
1. Menuntut dan mendesak pemerintah pusat mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Also Read
2. Menuntut pemerintah pusat agar pendidikan menjadi program prioritas nasional.
3. Menuntut pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Malang untuk memperhatikan dan menyejahterakan guru honorer.
4. Mendorong pemerintah pusat untuk melakukan realokasi anggaran yang transparan, adil, dan akuntabel.
5. Mendesak pemerintah pusat untuk menormalisasi anggaran transfer ke daerah dan desa.
6. Mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan pembangunan di daerah 3 T.
7. Mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan dan model pengawasan Danantara.
8. Menuntut dan mendesak pemerintah pusat sengera mengesahkan RUU perampasan aset dan masyarakat adat.
9. Menuntut pemerintah pusat untuk melakukan investigasi dan mengadili pelaku korupsi pada BUMN secara menyeluruh.
10. Mendesak dan menuntut Pemerintah Kota Malang untuk memperhatikan dan menyelesaikan tempat yang layak untuk PKL.
11. Melindungi dan memberi stimulus terhadap pelaku UMKM di Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani bersama seluruh pimpinan fraksi yang keluar dan menemui massa aksi merespons langsung tuntutan mahasiswa. Soal PKL dan UMKM, dia menyebut sudah memperjuangkan dalam beberapa waktu terakhir.
“Lalu untuk kesejahteraan guru honorer, tahun ini sudah dianggarkan insentif Rp1 juta per bulan. Itu sudah teranggarkan dan terlaksana,” kata Amithya.
Soal program MBG, dia menyebut, DPRD Kota Malang akan terus mendorong Pemkot Malang menyempurnakan program tersebut. Terlebih, pihaknya juga telah mengevaluasi pelaksanaan MBG mulai dari proses persiapan, distribusi ke siswa, hingga kualitas gizi makanan.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Malang Soroti Kenaikan Harga Sembako dan Keterlambatan Pasokan Jelang Ramadan 2025
“Mengenai kasus Pertamina, kami berharap pemerintah segera menemukan kecurangan yang ada. Segera di-clear-kan sehingga masyarakat tidak resah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PSI-Nasdem DPRD Kota Malang Dito Arif mengatakan siap memperjuangkan seluruh aspirasi mahasiswa tersebut.
“Tuntutan para mahasiswa ini akan kami perjuangkan. Kami harus sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
