JEMBER, Tugujatim.id – Dalam sidang paripurna ketiga yang berlangsung Kantor DPRD Jember, Selasa (24/06/2025), tercipta momen bersejarah ketika semua kelompok politik sepakat mendukung visi kepala daerah terkait dua draft regulasi strategis bidang nasionalisme dan pembelajaran.
Bupati Jember Muhammad Fawait atau kerap disapa Gus Fawait mengungkapkan rasa syukurnya atas solidaritas yang ditunjukkan parlemen daerah. Menurut pandangannya, konsensus ini mencerminkan harmonisasi hubungan antara birokrasi pemerintahan dan badan legislatif yang fundamental untuk akselerasi pembangunan regional.
“Semua kelompok politik bersatu dalam mendukung kedua rancangan regulasi strategis ini,” ungkap Gus Fawait kepada wartawan.
Baca Juga: Pemkab Jember dan PSHT Bersatu, Apel Keamanan Jelang Suro
Dia menekankan pentingnya momentum kolaborasi ini sebagai katalis percepatan transformasi daerah. Menurut dia, Jember memerlukan laju pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga berakselerasi tinggi untuk mengatasi berbagai tantangan struktural.
“Kebutuhan mendesak saat ini adalah pembangunan yang tidak sekadar berjalan, melainkan bergerak dengan kecepatan maksimal,” tegasnya dengan penuh keyakinan.
Gus Fawait juga menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang muncul dalam forum paripurna. Salah satu fokus utama yang mendapat perhatian khusus adalah strategi optimalisasi revenue daerah yang akan menjadi prioritas bersama ke depan.
“Pasca sidang kemarin, seluruh jajaran berkumpul di pendapa untuk merancang roadmap pencapaian target pendapatan 2026 tanpa toleransi kegagalan,” jelasnya.
Bupati yang memiliki kedekatan kuat dengan komunitas muda dan dunia pesantren ini mengakui bahwa tahun 2025 merupakan periode adaptasi, mengingat masa jabatannya dimulai di tengah tahun anggaran. Namun, untuk periode 2026, dia menargetkan sistem tata kelola yang lebih terstruktur dan presisi melalui penerapan matriks evaluasi kinerja.
“Pada 2025, optimalisasi capaian terkendala waktu, tapi di tahun depan 2026, tidak ada ruang untuk ketidakpresisian,” kata Gus Fawait.
Sorot Urgensi Pola Kerja Lintas-Instansi
Lebih lanjut, dia menyoroti urgensi transformasi pola kerja lintas-instansi dalam mengatasi permasalahan kompleks seperti kemiskinan dan peningkatan PAD. Menurut dia, pendekatan sektoral yang selama ini berlaku perlu diubah menjadi model kolaboratif yang melibatkan seluruh stakeholder.
“Sinergi antar-OPD menjadi kunci sukses. Selama satu dekade terakhir, angka kemiskinan masih stagnan di atas 200 ribu jiwa. Nantinya, kami ke depan tidak akan ada lagi ruang bagi ego sektoral,” kritik Gus Fawait.
Dia memberikan ilustrasi konkret bahwa optimalisasi PAD bukan monopoli bapenda, melainkan tanggung jawab kolektif yang melibatkan dinas perizinan, tata ruang, dan instansi terkait lainnya. Demikian pula penanganan kemiskinan yang selama ini terlalu bergantung pada level desa tanpa mengoptimalkan peran OPD strategis.
“Revenue daerah bukan domain eksklusif bapenda. Perizinan, tata ruang, dan berbagai sektor lain harus bergerak sinergis. Begitu juga isu kemiskinan tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada dinsos, tetapi perlu keterlibatan aktif cipta karya, PU bina marga, pendidikan, UMKM, dan instansi strategis lainnya,” urai Gus Fawait.
Dengan visi transformatif ini, kepala daerah berkomitmen mengubah paradigma birokrasi yang selama ini berjalan parsial. Melalui penguatan sinergi kelembagaan, dia optimis program-program strategis daerah akan lebih efektif dan berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami tengah merancang ekosistem kerja kolaboratif seluruh OPD untuk merealisasikan target-target strategis pembangunan daerah,” pungkasnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
