SURABAYA, Tugujatim.id – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan menyoroti pemerataan akses pendidikan di Kota Surabaya. Ia menekankan pentingnya keadilan akses bagi seluruh siswa, termasuk mereka yang berada di kawasan pinggiran atau berasal dari keluarga kurang mampu.“Pemerataan sekolah di semua wilayah adalah tanggung jawab bersama. Setiap anak Surabaya harus punya kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas,” ujar Johari, Senin (14/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa jumlah sekolah negeri saat ini masih terbatas, hanya ada 63 SMP negeri di seluruh kota. Meski Pemkot telah merencanakan penambahan 10 SMP dan 4 SD negeri dalam lima tahun ke depan, Johari menilai langkah itu harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan distribusi wilayah.
“Pembangunan sekolah baru harus memperhatikan radius dan kebutuhan di tiap kecamatan. Tapi jangan sampai itu membuat sekolah swasta dilupakan,” imbuhnya.
Johari juga menyinggung peran besar sekolah swasta dalam sejarah pendidikan Surabaya.
“Saat anggaran pendidikan Surabaya masih terbatas, sekolah swasta justru menjadi garda terdepan. Sekarang ketika anggaran besar, mereka juga harus tetap dilibatkan,” tegas politisi dari PKS itu.
Tak kalah penting, Johari mendorong Dinas Pendidikan untuk lebih masif dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami bahwa siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengakses pendidikan gratis meski masuk ke sekolah swasta, karena sudah ditanggung Pemkot.
Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan jalur seleksi seperti afirmasi, prestasi, dan domisili, Johari menilai masih banyak orang tua yang belum memahami mekanismenya secara utuh.
“Pemahaman soal jalur domisili dan zonasi itu beda. Domisili bisa berdasarkan kelurahan atau kecamatan, dan bisa lintas kecamatan asal jaraknya dekat. Ini harus dijelaskan ke masyarakat, terutama lewat sekolah asal siswa,” tutur pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PKS Surabaya tersebut.
Johari berharap, Surabaya ke depan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga menjamin sistem yang adil dan inklusif, serta komunikasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ia juga menyorot masih adanya ketimpangan sosialisasi di sekolah dasar.
“Kalau masih ada penumpukan siswa di sekolah-sekolah favorit, artinya informasi belum menyebar merata. Dinas harus hadir lebih dekat ke semua SD, baik negeri maupun swasta,” pungkasnya. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Layla Aini
Editor: Darmadi Sasongko
