MALANG, Tugujatim.id – Sekolah Rakyat (SR) menengah pertama di Kota Malang sudah aktif, namun ditemukan sejumlah masalah yang perlu dibereskan. Apa saja masalah-masalah Sekolah Rakyat di Kota Malang yang perlu dibereskan?
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita meninjau langsung SR di Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sebelumnya, Amithya juga menyampaikan masalah-masalah Sekolah Rakyat di Kota Malang ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI agar segera mendapat penanganan.
“Kami (DPRD) menghimpun banyak data masalah. Makanya saya sampaikan ke Kemensos dulu sebelum sidak,” ujarnya saat reses di rumah dinas, Selasa malam (05/08/2025).
Baca Juga: DPRD Kota Malang Pesan Pembentukan OPD Baru Mampu Optimalkan Pelayanan Publik
Apa saja masalah di Sekolah Rakyat di Kota Malang? Yang pertama adalah fasilitas. Amithya menyebut masih minimnya fasilitas penting pembelajaran, seperti laptop, mainan, dan buku.
“Nah ini infonya masih proses pengadaan oleh Kemensos,” jelasnya.
Yang kedua adalah masalah personalia. Saat ini belum banyak personel SR Kota Malang yang diaktifkan. Kendalanya, menurut Amithya, yaitu SK penempatan P3K tahap kedua yang masih belum beres.
“Masih banyak sekali personel yang ditempatkan, belum bisa kerja karena SK belum keluar,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Yang ketiga, adalah masalah fasilitas kesehatan. SR dengan sistem asrama, menampung peserta didik dengan kegiatan fulltime di lingkungan sekolah. Maka fasilitas kesehatan menurut Amithya, haruslah memadai.
Kebutuhan akan tenaga medis menjadi poin penting. Selain itu, lanjut Amithya, perlu adanya fasilitas pendukung seperti mobil atau ambulans yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk urusan medis.
Yang keempat adalah guru. Sementara ini, Sekolah Rakyat di Kota Malang masih diampu oleh 4 wali asuh. Padahal idealnya, satu wali asuh mengampu 10 peserta didik. Maka dari itu, SR Kota Malang memerlukan idealnya 10 wali asuh.
“Kendalanya sama, wali asuh ini masih terkendala penempatan,” imbuhnya.
Untuk sejumlah masalah tersebut, Amithya juga sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Meskipun Sekolah Rakyat menjadi program pemerintah pusat, namun perlu pendampingan pemerintah daerah.
Apalagi di tahap awal pelaksanaan, pendampingan Pemkot Malang menurut Amithya menjadi sangat penting untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat tersebut. Dinas sosial sebagai kepanjangan tangan Kemensos, dinas pendidikan untuk urusan proses belajar mengajar, serta dinas kesehatan yang perlu untuk sementara waktu menugaskan petugas medis yang stand by.
“Banyak sekali yang perlu didorong dan didampingi oleh perangkat daerah,” pungkasnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
