JEMBER, Tugujatim.id – Pemerintahan Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Fawait (Gus Fawait) kini berhadapan dengan warisan kewajiban finansial program J-Keren mencapai Rp214 miliar terhadap tiga fasilitas kesehatan milik daerah, yakni RSD dr Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat.
Tunggakan ini berasal dari implementasi program pelayanan kesehatan gratis bernama J-Keren (Jember Sehat dan Keren) yang berlangsung antara 2022-2024 pada era kepemimpinan bupati sebelumnya.
Kepala daerah yang baru menjabat ini mengonfirmasi bahwa penyelesaian masalah finansial program J-Keren tersebut kini berada di pundak pemerintahannya, meskipun kebijakan tersebut bukan berasal dari administrasinya.
Baca Juga: J-Pasti Keren Disetop, Masyarakat Jember Terancam Tak Dapat Pelayanan Kesehatan Gratis
“Benar bahwa Pemkab Jember memiliki kewajiban finansial senilai Rp214 miliar kepada ketiga rumah sakit tersebut. Ini merupakan warisan dari administrasi sebelumnya. Namun karena kini kami yang memimpin, maka kewajiban pelunasannya menjadi tanggung jawab kami,” terang Gus Fawait kepada wartawan di RSD dr Soebandi setelah kunjungan pasien, Selasa (21/10/2025).
Dalam upaya mencari jalan keluar, pemimpin daerah ini telah mengadakan pertemuan dengan tiga kepala rumah sakit daerah serta pimpinan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember untuk merancang strategi penuntasan kewajiban finansial tanpa menghambat kualitas layanan kepada masyarakat.
“Beberapa waktu lalu kami telah menggelar rapat bersama para direktur rumah sakit dan pihak dinkes untuk menemukan berbagai alternatif solusi atas permasalahan ini. Semoga tahun depan masalah ini dapat tuntas,” harapnya.
Meski demikian, pemimpin daerah mengungkapkan bahwa alokasi dana untuk melunasi kewajiban tersebut belum tercantum dalam APBD 2025. Sebab, rumah sakit belum merampungkan dokumen rencana penggunaan anggaran (RPA) yang menjadi landasan penyusunan anggaran.
“Kami belum memasukkan alokasi pelunasan dalam anggaran karena dokumen perencanaan RPA dari rumah sakit belum tersedia,” jelas Gus Fawait.
OPD Diingatkan Tak Luncurkan Program tanpa Perencanaan Keuangan Komprehensif
Lebih jauh, Gus Fawait berpesan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya bidang kesehatan, agar tidak lagi meluncurkan program tanpa perencanaan keuangan yang komprehensif.
Dia menekankan bahwa setiap inisiatif kebijakan wajib mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah supaya tidak memberatkan administrasi yang akan datang.
“Kami telah menyampaikan kepada pihak rumah sakit dan dinkes supaya dalam merancang program tidak sampai meninggalkan beban utang. Jika memang harus berutang, jangan sampai menyulitkan pemerintahan selanjutnya,” tegasnya.
Sekadar informasi, program J-Keren adalah inisiatif pelayanan medis tanpa biaya yang digulirkan pada masa pemerintahan Bupati Jember terdahulu, Hendy Siswanto. Namun dalam eksekusinya, program ini tidak dilengkapi dengan mekanisme pembayaran yang terstruktur, sehingga berujung pada penumpukan tagihan bernilai miliaran rupiah di rumah sakit.
Saat ini, di tengah pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat dan kebijakan penghematan fiskal, administrasi Gus Fawait dihadapkan pada tantangan berat untuk menyelesaikan sisa kewajiban tersebut tanpa mengorbankan layanan publik lainnya.
Yang memprihatinkan, inisiatif yang dulu mendapat apresiasi karena dianggap berpihak pada masyarakat, kini justru menyisakan beban finansial signifikan yang harus dipikul oleh pemerintahan pengganti.
Di sisi lain, Gus Fawait memilih sikap tidak mencari kambing hitam, namun menggarisbawahi urgensi reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran supaya kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Kami ambil hikmah dari pengalaman ini. Pemerintah tidak bisa sembarangan meluncurkan program yang populer tanpa kalkulasi matang. Semuanya harus berkesinambungan dan masuk akal, karena pada ujungnya masyarakat juga yang akan menanggung akibatnya,” pungkas Gus Fawait. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
