MOJOKERTO, Tugujatim.id – Gerakan mahasiswa terus menebar penolakan terhadap wacana Pilkada lewat DPRD. Salah satunya dari DPC GMNI Mojokerto Raya. Seperti dikatakan oleh Ketua GMNI Mojokerto Raya Mohammad Thohir pada Sabtu (10/01/2026).
“Demokrasi adalah sistem kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat punya hak untuk menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan,” tandasnya pada Sabtu (10/01/2026).
Baca Juga: Deklarasi di Bali, Momen Persatuan Nasional DPP GMNI
Tohir melanjutkan, bila hak rakyat disalahgunakan hanya demi kepentingan politik, hal ini sama saja dengan menyalahgunakan apa yang tertulis dalam Trisila Bung Karno, yakni Sosio-Demokrasi.
“Demokrasi yang mengandung keadilan sosial, politik, dan ekonomi bagi seluruh rakyat. Bila hak rakyat tidak bisa adil, bagaimana kita bisa menjunjung tinggi Trisila Bung Karno? Kami tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD,” tegasnya.
Penolakan ini bukan sekadar tentang mahar politik yang dinilai mahal, namun bagaimana sistem yang telah berjalan harus ditata kembali.
“Masalah mahar yang selalu dibilang tinggi, itu hanya urusan konstitusi yang seharusnya dikembalikan pada kebijakan berdemokrasi,” tandas Tohir.
Baca Juga: GMNI Mojokerto Raya Tolak Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Dari sisi money politics, maupun soal tensi politik yang tinggi saat pemilihan kepada daerah berlangsung, Tohir menyerukan perbaikan sistem ketimbang kembali pada sejarah kelam masa lalu.
“Diperbaiki yang sudah ada, karena itu buah reformasi 1998 dulu, tidak perlu kembali ke sistem yang justru memberi memori buruk,” ucapnya.
Tohir berkaca pada Pasal 18 UUD 1945 dan putusan MK bahwa demokrasi adalah pemilihan secara langsung.
“Ini yang harus kita jaga, kita rawat, kita bangun bersama bukan malah mengkhianati hak rakyat dengan kembali ke masa lalu yang kelam,” urainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Dwi Lindawati
