SURABAYA, Tugujatim.id – Pemutakhiran barcode Biosolar dinilai sebagai langkah wajar untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi sekaligus memastikan distribusi tepat sasaran. Kebijakan ini dilakukan di tengah masih ditemukannya potensi penyimpangan oleh pihak yang tidak berhak.
Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Imron Mawardi, menilai pengetatan sistem distribusi menjadi hal penting, terutama untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati kelompok yang membutuhkan.
“Ini langkah yang benar supaya subsidi tepat sasaran. Dengan pemutakhiran data, pengguna diverifikasi ulang sehingga hanya yang berhak yang bisa membeli,” ujarnya, Jumat (03/05/2026).
Menurut Imron, pengawasan terhadap distribusi Biosolar memang perlu diperkuat. Salah satu penyebabnya adalah tingginya selisih harga antara BBM subsidi dengan nonsubsidi seperti Dexlite. Kondisi tersebut dinilai membuka celah bagi pengguna BBM nonsubsidi untuk beralih menggunakan Biosolar.
“Disparitas harga cukup tinggi. Kalau tidak dikontrol, ada potensi pergeseran konsumsi dari pengguna Dexlite ke Biosolar. Ini yang bisa membuat beban subsidi semakin besar,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan validitas data pengguna yang selama ini masih menjadi celah penyimpangan. Dalam beberapa kasus, kendaraan pribadi yang tidak masuk kategori penerima subsidi justru masih bisa mengakses Biosolar karena data yang belum diperbarui.
“Ada data yang tidak valid. Misalnya kendaraan pribadi tertentu yang seharusnya tidak berhak, tapi sebelumnya masih bisa membeli. Nah, ini yang sekarang diperbaiki,” katanya.
Meski demikian, Imron mengingatkan agar kebijakan pemutakhiran barcode Biosolar tidak menyulitkan masyarakat yang memang berhak, khususnya pengemudi angkutan barang yang sangat bergantung pada BBM subsidi untuk operasional harian.
Menurutnya, aspek kemudahan layanan harus tetap menjadi perhatian agar proses verifikasi ulang tidak menghambat aktivitas distribusi barang.
“Yang penting, jangan sampai yang berhak justru kesulitan. Sopir truk dan pelaku usaha logistik harus tetap bisa mengakses dengan mudah,” tegasnya.
Baca Juga : Harga BBM Non Subsidi Naik, Sekretariat DPRD Tuban Batasi Kendaraan Dinas
Sebagai upaya mengatasi kendala di lapangan, layanan bantuan atau helpdesk disediakan di berbagai daerah untuk memfasilitasi proses verifikasi ulang barcode. Di Jawa Timur, ratusan titik layanan dibuka untuk membantu pengguna yang mengalami kendala saat transaksi.
Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan pembaruan data sekaligus mengaktifkan kembali barcode yang sebelumnya bermasalah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi distribusi Biosolar di lapangan.
Di sisi lain, koordinasi antara pelaku usaha angkutan dan pihak terkait juga terus dilakukan. Sejumlah pelaku usaha menyebut kendala barcode yang sempat terjadi mulai berangsur teratasi setelah dilakukan pendataan ulang.
Pemutakhiran data barcode Biosolar ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi. Selain menekan potensi penyalahgunaan, langkah tersebut juga diharapkan mampu menjaga keberlanjutan anggaran subsidi energi agar tetap tepat sasaran.
Dengan sistem yang lebih tertib dan data yang diperbarui, distribusi Biosolar diharapkan tidak lagi bocor ke kelompok yang tidak berhak, sekaligus tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada BBM subsidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Penulis: Mochamad Abdurrochim
