MALANG, Tugujatim.id – Ketua DPRD Kota Malang sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan sepakat menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih saat menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi #IndonesiaGawatDarurat di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/06/2026). Sikap tersebut menjadi sorotan mengingat sebelumnya dia termasuk pihak yang mendukung pelaksanaan program MBG.
Amithya bersama sejumlah anggota dewan turun langsung menerima aspirasi massa yang sejak siang hari demo di depan gedung DPRD Kota Malang. Dalam dialog bersama mahasiswa, dia menyatakan sepakat dengan tuntutan penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
“Kami sepakat menghentikan MBG dan Kopdes Merah Putih karena tidak bisa memfasilitasi masyarakat Kota Malang,” ujar Amithya di hadapan massa aksi.
Pernyataan tersebut disambut sorak dan tepuk tangan dari peserta aksi yang sejak awal mendesak pemerintah mengevaluasi sejumlah program yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Sikap serupa juga disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Harvad Kurniawan. Di hadapan mahasiswa, dia menyampaikan permohonan maaf atas minimnya pengawasan terhadap pemerintah pusat selama ini.
“Saya minta maaf atas kurangnya pengawasan terhadap eksekutif pemerintahan Prabowo-Gibran. Kami menolak keberlangsungan MBG, Kopdes Merah Putih, dan program-program yang tidak pro rakyat,” kata Harvad.
Isi 5 Tuntutan Pendemo kepada Pemerintah
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya (UB) Muhammad Azhar Zidane mengatakan terdapat lima tuntutan yang dibawa massa aksi.
Tuntutan pertama ialah mendesak pemerintah melakukan efisiensi dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut dia, kenaikan harga berbagai kebutuhan yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kegagalan negara dalam mengelola anggaran.
Mahasiswa juga menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena dinilai semakin membebani masyarakat. Selain itu, mereka mendesak penghentian program MBG dan Kopdes Merah Putih menyusul dugaan korupsi yang menyeret kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Tuntutan lainnya ialah menolak upaya yang dinilai mengarah pada kembalinya dwifungsi ABRI dan Polri serta mendesak pemerintah untuk berhenti mengelak, mengakui kesalahan, dan meminta maaf kepada masyarakat atas berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Ada lima tuntutan yang kami bawa hari ini, mulai dari transparansi APBN, penurunan harga BBM, penghentian MBG dan Kopdes Merah Putih, penolakan dwifungsi ABRI-Polri, hingga tuntutan agar pemerintah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada rakyat,” ujar Zidane.
Aksi #IndonesiaGawatDarurat berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian dan berjalan kondusif hingga sore hari. Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah dan tidak menutup kemungkinan kembali turun ke jalan apabila tuntutan yang mereka sampaikan tidak mendapat respons serius dari pemerintah pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Niken Sari
Editor: Dwi Lindawati
