JEMBER, Tugujatim.id — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember dan Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jember, Senin (15/06/2026). Aksi mahasiswa Jember bertajuk #IndonesiaCemas itu membawa sejumlah kritik terhadap kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga regulasi yang berkaitan dengan institusi keamanan negara.
Berdasarkan pantauan Tugu Jatim di lapangan, massa mahasiswa melakukan long march dari kawasan Double Way Universitas Jember (Unej) menuju depan Gedung DPRD Jember sekitar pukul 14.00 WIB. Setibanya di lokasi, mahasiswa Jember menyampaikan aspirasi secara bergantian melalui mobil komando.
Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Polres Jember menyiapkan sekitar 250 personel untuk menjaga keamanan dan memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan tertib.
Koordinator Lapangan Cipayung Plus Jember Alfin Maulana mengatakan, gerakan tersebut merupakan gabungan mahasiswa dari berbagai organisasi, termasuk PMII, GMNI, IMM, dan HMI.
“Gerakan ini datang dari kawan-kawan BEM se-Jember bersama Cipayung Kabupaten Jember. Ada empat organisasi yang tergabung dalam Cipayung dan ikut menyuarakan aspirasi hari ini,” ujar Alfin.
Mahasiswa Jember Soroti Ekonomi, UU Polri, hingga Ruang Demokrasi
Dalam aksinya, mahasiswa membawa empat tuntutan utama yang dianggap berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat. Isu ekonomi menjadi salah satu perhatian utama, terutama terkait harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.
Alfin menyebut kondisi harga BBM saat ini menjadi salah satu persoalan yang dirasakan masyarakat. Menurut dia, kenaikan harga BBM non-subsidi serta keterbatasan Pertalite membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar.
“Kami menyoroti harga BBM yang mulai meningkat dan Pertalite yang mulai sulit ditemukan. Dampaknya masyarakat akhirnya beralih ke BBM dengan harga yang lebih mahal,” katanya.
Selain persoalan ekonomi, mahasiswa juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap program prioritas MBG agar anggaran negara lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Mereka turut menyoroti Undang-Undang Polri dan UU TNI yang dinilai perlu dikaji ulang. Mahasiswa menilai terdapat sejumlah aturan yang berpotensi mempersempit ruang kritik masyarakat. Aksi juga diwarnai dengan pembakaran ban bekas sebagai simbol protes. Mahasiswa meminta DPRD Jember meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
“Kami berharap DPRD Jember bisa menyampaikan tuntutan ini. Kami akan terus mengawal sampai ada kejelasan dari pemerintah,” tegas Alfin.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah pusat dapat merespons berbagai persoalan yang mereka sampaikan, terutama terkait ekonomi masyarakat, transparansi kebijakan, serta keberlangsungan ruang demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Pemkab Jember Libatkan 22 Ribu ASN untuk Perkuat Branding Daerah di Ruang Digital
Rapat Paripurna DPRD Jember Ditunda
Di tengah berlangsungnya aksi, agenda rapat paripurna DPRD Jember yang seharusnya digelar pada hari yang sama akhirnya ditunda hingga waktu yang tak ditentukan. Rapat tersebut sedianya membahas penyampaian nota penjelasan bupati terkait enam rancangan peraturan daerah (raperda).
Penundaan rapat paripurna dilakukan karena adanya pertimbangan keamanan dan situasi di sekitar gedung dewan yang menjadi lokasi aksi mahasiswa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Imron Fauzi
Editor: Dwi Lindawati
