MALANG, Tugujatim.id– Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam APBD Kota Malang tahun 2025 sebesar Rp 303 miliar menjadi sorotan DPRD Kota Malang. Di tengah tantangan fiskal saat ini, DPRD Kota Malang mendorong agar dana tersebut dialokasikan untuk sektor prioritas yakni kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratanggani Sirraduhita sesuai mendengar penyampaian Wali Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 di Gedung DPRD Kota Malang pada Rabu (24/06/2026).
Amithya mengungkapkan bahwa SILPA yang cukup besar itu muncul karena sejumlah program dan anggaran pada tahun lalu belum terealisasi secara penuh. Sebagian di antaranya baru berjalan dalam kurun sembilan bulan sehingga menyisakan anggaran yang cukup signifikan.
DPRD Kota Malang Prioritaskan Layanan Kesehatan
Menurutnya, langkah pertama yang harus diamankan dari alokasi SILPA adalah keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC). Ia menegaskan layanan kesehatan dasar tidak boleh terganggu meski pemerintah daerah sedang menghadapi penyesuaian anggaran.
“Yang pasti kami selamatkan dulu adalah UHC. Kami tidak mau pelayanan minimum kepada masyarakat akhirnya terhenti,” ujarnya.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. DPRD menerima informasi adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang berpotensi menggeser sebagian beban pembiayaan peserta BPJS Kesehatan kepada pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat daerah harus lebih cermat menghitung kemampuan fiskalnya.
Ia menjelaskan, selama ini Kota Malang pernah menghadapi situasi serupa ketika ada pembiayaan yang dilepas pemerintah provinsi. Namun saat itu kondisi keuangan daerah masih cukup kuat. Berbeda dengan saat ini, ketika pemerintah harus melakukan perampingan dan penataan ulang anggaran agar belanja yang benar benar esensial tetap mendapat dukungan.
Politisi PDIP itu menyebut, Kota Malang masih memiliki ruang sekitar 6.000 peserta yang dapat diakomodasi dalam skema jaminan kesehatan. Jika terdapat peserta yang tidak lagi ditanggung pemerintah pusat, Pemkot Malang harus ikut mengcover pembiayaan agar layanan kesehatan tetap berjalan.
Dia menilai sektor kesehatan menjadi prioritas karena kebutuhan masyarakat terus meningkat. Selain penyakit menular seperti campak dan influenza yang masih menjadi perhatian, kasus penyakit tidak menular seperti diabetes juga membutuhkan layanan dan pengobatan berkelanjutan.
“Kalau perawatan yang sifatnya rutin dan intensif kemudian terhenti karena anggaran tidak cukup, tentu kasihan masyarakat yang bergantung pada layanan itu,” katanya.
Pendidikan dan Beasiswa Juga Jadi Prioritas
Selain kesehatan, Amithya juga meminta sektor pendidikan mendapat porsi perhatian dalam pemanfaatan SILPA. Dikatakan, kebutuhan pembiayaan pendidikan, termasuk beasiswa yang sudah terdata berdasarkan nama dan alamat penerima, harus dipastikan tetap terjamin hingga akhir tahun anggaran.
DPRD juga mencermati kemungkinan adanya kebutuhan tambahan yang belum seluruhnya terakomodasi dalam alokasi anggaran pendidikan. Untuk itu, evaluasi terhadap kecukupan anggaran akan terus dilakukan agar tidak muncul kekurangan pembiayaan di tengah tahun berjalan.
“Jadi pendidikan juga harus jadi prioritas. Program beasiswa kan sudah terhitung by name by address. Cuman alokasinya apakah sudah teralokasi dengan baik dan tepat sasaran. Lalu juga perlu diperhatikan yang belum mendapat akses,” tandasnya. (Adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer : M Sholeh
Editor: Mochamad Abdurrochim
