MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang menyatakan akan segera meneliti secara cermat Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 yang disampaikan pemerintah kota (pemkot) dalam rapat paripurna pada Rabu (24/06/2026).
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan bahwa rapat paripurna tersebut masih sebatas pemaparan realisasi anggaran. Dia mengatakan, pihaknya akan mempelajari rincian angka-angka yang menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban APBD 2025.
“Ini masih pemaparan. Nanti akan kami bahas kembali karena yang sekarang adalah realisasi angka angka pendapatan dan pembelanjaan,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Malang Minta Kajian Matang Rencana Ganti Mobdin ke Mobil Listrik: Sah jika Efisien
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Malang menurutnya akan segera menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang. Dalam forum tersebut, DPRD akan meminta penjelasan lebih rinci terkait berbagai komponen dalam laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan.
“Jadi nanti kami akan rapat bersama dengan TAPD, Banggar untuk mendengarkan penjelasannya secara rigid. Kemudian nanti komisi-komisi DPRD Kota Malang melanjutkan bersama OPD mitra kerjanya,” ujarnya.
Amithya memandang, masih terdapat sejumlah realisasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketetapan atau target awal yang telah disepakati. Namun, pihaknya belum mengambil kesimpulan karena masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
Menurut dia, setiap perubahan atau ketidaksesuaian realisasi anggaran harus dilihat berdasarkan alasan dan dasar kebijakannya. Untuk itu, DPRD ingin mendengarkan penjelasan secara detail sebelum memberikan penilaian terhadap pelaksanaan APBD.
Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah berkurangnya dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai memiliki faktor eksternal yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
Selain itu, terdapat beberapa program atau realisasi anggaran yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya ketentuan dan regulasi dari pemerintah pusat. Dia menilai aspek tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap capaian target APBD secara keseluruhan.
“Alasan alasan itu nanti akan kami dengarkan bersama-sama. Kami ingin mengetahui secara detail bagaimana konstruksi angka angka tersebut sehingga bisa dipahami apakah perubahan yang terjadi memang disebabkan faktor regulasi atau pertimbangan lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025 menyampaikan bahwa pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,51 triliun telah terealisasi Rp2,54 triliun atau 101,15 persen. Artinya, ada surplus sebesar Rp28,81 miliar.
Kontributor terbesar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), khususnya sektor pajak daerah yang terealisasi Rp890,29 miliar atau 103,10 persen dari target. Sementara itu, komponen lain lain PAD yang sah juga mencatatkan kinerja tinggi dengan realisasi mencapai 272,16 persen dari target.
Sedangkan pada sisi belanja daerah, Pemkot Malang menganggarkan Rp2,72 triliun. Realisasinya, sebesar Rp2,44 triliun atau 89,90 persen.
Baca Juga: Velodrom Mangkrak, DPRD Kota Malang Desak Pemkot dan Pemprov Beri Kepastian Tata Kelola
Wahyu menilai, capaian tersebut menjadi hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif di tengah berbagai tantangan fiskal sepanjang 2025. Menurut dia, tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Malang juga diwarnai kebijakan efisiensi anggaran serta penyesuaian transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
“Banyak hal yang harus kita lakukan, ada efisiensi, ada transfer ke daerah yang terpotong. Tetapi seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk realisasi pendapatan yang melampaui target,” ujarnya.
Selain mencatat realisasi pendapatan yang positif, laporan keuangan juga menunjukkan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sekitar Rp303 miliar. Pemkot Malang berencana memanfaatkan dana tersebut pada APBD Perubahan 2026 untuk mendukung sejumlah program prioritas yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.
“Nanti akan kami bahas bersama DPRD. Ada beberapa kebutuhan prioritas yang harus direalisasikan dan akan dimasukkan dalam APBD Perubahan,” tandasnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
