JEMBER, Tugujatim.id – Kabupaten Jember resmi menjadi pilot project Badan Pusat Statistik (BPS) RI dalam penguatan data sosial ekonomi.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti saat menerima kunjungan kerja Bupati Jember Muhammad Fawait yang didampingi Kepala BPS Kabupaten Jember Peni Dwi Wahyu Winarsih di Kantor BPS RI pada Selasa, 7 Juli 2026 lalu.
Kabupaten Jember Jadi Pilot Project DTSEN
Amalia menjelaskan, Kabupaten Jember dipersiapkan menjadi daerah percontohan dalam implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sekaligus pengembangan penyediaan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulanan.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan data statistik nasional yang akurat dan terintegrasi.
Lanjut Amalia, pelaksanaan DTSEN merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengintegrasikan berbagai basis data sosial secara dinamis dan terus diperbarui.
Baca Juga : Sekolah Rakyat Dibangun di Jember, Gus Fawait Minta Tak Ada Lagi Anak Putus Sekolah
Sementara itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjadi sumber pembaruan data sehingga seluruh pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan penuh.
“Peran RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan sangat penting untuk memastikan seluruh masyarakat telah terdata dengan baik,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Bupati Jember Gus Fawait menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Tujuan Bansos Dapat Berjalan Tepat Sasaran
Tujuannya, agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih tepat sasaran. Mengingat, Jember masuk dalam kabupaten jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur.
Salah satu langkah yang telah dilakukan ialah verifikasi lapangan terhadap 96.489 keluarga desil 1.
Verifikasi difokuskan untuk memastikan kondisi penerima bantuan sosial, mulai dari status penduduk yang masih hidup, meninggal dunia, hingga berpindah domisili sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Selain itu, Pemkab Jember juga merintis penyediaan satu data terpadu bantuan sosial agar riwayat bantuan yang diterima setiap warga terdokumentasi dengan baik.
Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang diperlukan agar masyarakat mampu keluar dari kemiskinan.
“Verifikasi desil 1 dikelompokkan menjadi usia produktif di bawah 60 tahun dan usia tidak produktif di atas 60 tahun. Selanjutnya, masyarakat usia produktif akan diberikan pelatihan pekerja migran sehingga dapat berkontribusi di pasar kerja,” kata Gus Fawait.
Ia menambahkan, hasil verifikasi terhadap penduduk yang meninggal dunia maupun berpindah domisili akan segera ditindaklanjuti melalui pembaruan administrasi kependudukan sehingga kualitas data masyarakat semakin akurat.
Di samping itu, menanggapi penetapan Jember sebagai pilot project, Gus Fawait menegaskan kesiapan Pemkab Jember untuk mendukung penuh penyediaan data.
Baik melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pelaksanaan forum koordinasi rutin bersama BPS, penyampaian data pendukung, hingga penerbitan Surat Edaran Bupati apabila diperlukan.
“Forum koordinasi rutin antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Jember akan terus kami laksanakan untuk mendukung penyediaan data statistik sektoral sekaligus menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” tegasnya.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Jember berharap penguatan data sosial ekonomi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer : Feni Yusnia
Editor: Mochamad Abdurrochim
