MADIUN, Tugujatim.id – Geliat pembangunan di Kota Madiun tahun depan tak semoncer tahun-tahun sebelumnya. Sebab, persentase anggaran belanja di Kota Pecel ini terus menyusut hingga tersisa 14,4 persen dari total belanja pada 2022. Tak heran jika empat dari 7 fraksi di DPRD Kota Madiun memberi sorotan tajam saat rapat paripurna pada Selasa (05/10/2021). Termasuk Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat, dua parpol penyokong pemerintahan Wali Kota Maidi dan Wakil Wali Kota Inda Raya (Mada).
“Setelah menyimak dokumen rancangan APBD Kota Madiun tahun 2022 mulai dari rencana pendapatan, pembiayaan, dan belanja daerah, fraksi PDIP perlu mendapat penjelasan dari wali kota,’’ terang Ketua Komisi III Dwi Jatmiko Agung Subroto alias Kokok Patihan membacakan pemandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD Kota Madiun 2022.
Dalam rapat paripurna yang disiarkan secara live via YouTube Pemkot Madiun, Fraksi PDIP menilai proporsi anggaran belanja modal senilai Rp 165,3 miliar dinilai jauh dari kata ideal. Merujuk Permendagri 27/2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022 memberi amanah agar daerah memprioritaskan anggaran untuk belanja modal.
“Amanat Permendagri, pemda mengalokasikan 40 persen (belanja modal, red) di luar belanja bagi hasil dan belanja transfer daerah,’’ papar Dwi.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Demokrat Sugeng mengatakan, belanja modal merupakan komponen belanja produktif karena berpihak pada kepentingan masyarakat. Sebab, sebagai penunjang utama kebutuhan infrastruktur daerah, baik untuk menyokong pertumbuhan ekonomi maupun perbaikan layanan dasar masyarakat.
‘’Jika proporsinya (belanja modal, red) dibandingkan tahun 2018, 2019 dan 2021 masih cukup jauh di bawahnya,’’ rinci Sugeng.
Dia mengatakan, pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri sudah menginstruksikan agar daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk infrastrutur dan pelayanan publik sebesar 40 persen dari total belanja di luar transfer dan belanja bagi hasil.
“Mengapa hal itu bisa terjadi, dan apa yang memengaruhinya,’’ tanyanya.
Sedangkan Fraksi PKS-PAN melalui jubirnya drg Indah Sat Rachmaniati turut menyayangkan turunnya persentase belanja modal tahun depan. Sebab, dia menjelaskan, belanja modal merupakan komponen produktif pada APBD. Secara proporsi, jumlahnya terus menyusut sejak 2019.
“Mengapa belanja modal menurun, mengingat Permendagri mengamanatkan 40 persen untuk infrastruktur,’’ tegasnya yang juga diamini Fraksi Gerindra agar pemkot meningkatkan porsi belanja modal.
Indah mengungkapkan, pemkot berencana membelanjakan anggaran Rp 1,2 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi empat komposisi. Di antaranya, belanja operasi menyerap anggaran paling besar yakni Rp 939 miliar, belanja modal Rp 165,3 miliar, belanja tak terduga Rp 5,2 miliar, dan lain-lainnya.
‘’Jika belanja tahun 2022 diperbandingkan dengan belanja tahun sebelumnya turunnya Rp 145 miliar atau minus 11,4 persen. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 meningkat Rp 115,3 miliar,’’ papar Indah.
Dalam rapat paripurna tersebut, Wali Kota Madiun Maidi mengakui jika banyaknya masukan akan lebih sempurna dibandingkan tak ada masukan sama sekali.
“Kepala banyak lebih sempurna daripada kepala satu,’’ kata Maidi.
Sementara Kepala BPKAD Kota Madiun Sudandi menyatakan belum dapat berbicara banyak terkait sorotan belanja modal dari empat fraksi di DPRD. Sebab, pihaknya sudah dijadwalkan memberikan jawaban atas pertanyaan dari fraksi-fraksi di DPRD.
‘’Mohon maaf akan dijawab pada 18 Oktober 2021 sesuai jadwal dari dewan. Ndak etis kalau saya jawab sekarang karena mendahului jawaban Bapak Wali Kota,’’ papar pejabat asal Bojonegoro itu.
