TUBAN, Tugujatim.id – Di era digitalisasi, banyak tantangan yang harus diatasi Pemerintah Indonesia. Mulai dari menyiapkan sumber daya yang cakap akan digital, memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat untuk bermedia sosial yang sehat, hingga mengatasi berita hoax. Pembahasan digitalisasi ini pun dikupas dalam pelatihan jurnalistik Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) 2021 Batch 3 yang diselenggarakan oleh Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP) pada Senin (25/10/2021) secara virtual.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong menyebutkan, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 274,9 juta, sebanyak 345 juta telah memiliki mobile conection atau seluler; 73,7 persen dari penduduk Indonesia ini telah menggunakan internet; dan 61,8 persennya aktif dengan media sosial.
“Data ini terdata pada Januari 2021. Begitu luar biasanya. Bisa dilihat dari sebenarnya masyarakat kita sudah melek digital. Namun, mereka belum paham terkait penggunaan yang ramah itu bagaimana,” ujar pria yang juga mantan Wartawan Media Indonesia ini dalam pelatihan jurnalistik Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) 2021 Batch 3 pada Senin (25/10/2021).
Usman menambahkan, setiap hari penduduk Indonesia yang mengakses internet kurang lebih 8 jam, sedangkan 2 jam 50 menit menonton televisi. Dan bermedia sosial selama 3 jam lebih serta mencari akses berita hanya satu jam saja.
“Masih lumayan yang masih mencari informasi berita sekitar satu jaman. Namun, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan pengguna internet,” kata Usman kepada 15 peserta pelatihan yang tersebar di Nusantara ini.
Meski begitu, realita masyarakat dalam era ini, lebih banyak yang menjadi konsumen bahkan distribusi informasi yang tidak benar atau hoax. Sebab, masyarakat lebih mencari pembenaran daripada kebenaran.
“Dan hasil hoax, black campaign, hate speech, dan lain sebagainya,” terangnya.
Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani hal itu. Kominfo telah membuat skema yang dirasa cukup efektif untuk menjawab permasalahan ini. Selain membuat regulasi yang telah ada, yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kemenkominfo.
“Dari hulu, kami mencegah dengan banyak menggelar literasi digital kepada masyarakat agar mereka paham dan tidak gagap,” katanya.
Selain memutus akses, kominfo juga terus meningkatkan literasi digital kepada masyarakat dan memberikan kontra narasi terhadap berita hoax yang beredar. Menurut Usman, menyebarkan kontra narasi merupakan salah satu cara melindungi masyarakat dari hoax.
“Jika diperlukan men-take down website atau informasi yang dibelum tentu kebenarannya ini terus disebarkan. Dan yang terakhir, tentunya penegakan hukum,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam pelatihan ini juga hadir Direktur Pelaksana GWPP Nurcholis MA Basyari dan para mentor FJP GWPP Mohammad Nasir, Haryo Prasetyo, dan Frans Surdiasis. Tugujatim.id dan Tugumalang.id termasuk di antara 15 wartawan/media peserta FJP 2021 Batch 3 yang turut hadir.
