Tingkatkan Kualitas Produk, Disperinaker Bojonegoro Gelar Sosialisasi Fasilitasi Perizinan bagi IKM Makanan dan Minuman

BOJONEGORO, Tugujatim.id – Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) menggelar sosialisasi fasilitasi perizinan bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) makanan dan minuman pada Selasa (15/03/2022) di Gedung Pertemuan PKK Kabupaten Bojonegoro. Tujuannya untuk peningkatan produk IKM makanan dan minuman.

Kepala Dinas Perinaker Welly Fitrama menyebut, tujuan sosialisasi kali ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas IKM makanan dan minuman yang memiliki perizinan sertifikasi halal, BPOM, dan P-IRT. Selain itu, dia melanjutkan, juga untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi IKM dalam pengurusan perizinan yang harus dimiliki untuk memenuhi komitmen terhadap kewajiban dalam berusaha.

Hal ini juga menjadikan IKM di Kabupaten Bojonegoro, khususnya IKM makanan dan minuman, yang mampu dalam berdaya saing dan mempunyai jangkauan pemasaran yang luas, baik secara manual dan digital marketing.

“Juga untuk meningkatkan daya saing, nilai produk, dan jangkauan pemasarannya. Para pelaku IKM harus memiliki perizinan yang dipersyaratkan dalam memasuki pasar modern dan digital marketing,” kata dia.

Welly menyebutkan, di Kabupaten Bojonegoro ada 12.744 IKM yang terdiri dari 6.327 IKM makanan dan minuman, 6.417 IKM kerajinan yang tergabung dalam kelompok asosiasi di antaranya Asosiasi Produsen Makanan Minuman dan Industri Kreatif (APMMIK), Community Economic Creative (CEC), Forum IKM Jawa Timur (FIJ), Kartini Mandiri, Srikandi Indonesia Hebat, dan Paguyuban Prima Utama.

“Jumlah IKM makanan dan minuman yang sudah mempunyai perizinan, yaitu Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) sebanyak 629 IKM, sertifikasi halal 44 IKM, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 1 IKM yaitu produk Jamu Tradisional Pacul Permai,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah yang hadir secara online pada acara tersebut mengatakan, konsumen wajib mengetahui informasi suatu produk yang dipasarkan, seperti label perizinan BPOM, label P-IRT, tanggal expired, dan kandungan kimia yang tercantum di dalamnya.

“Agar selalu ada identitas (labeling). Harapannya, konsumen bisa memilih apakah dia akan mengonsumsi itu atau tidak. Dalam komposisi produk agar mencantumkan kandungan kalsium, kalori, garam berapa gram. Ke depannya standar seperti ini harus dilakukan,” tuturnya.

Sosialisai ini, Anna melanjutkan, diharapkan mampu mengurangi risiko kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang untuk konsumen. Sosialisasi ini dilaksanakan selama 2 hari, Selasa-Rabu (15-16 Maret 2022) bertempat di Ruang Pertemuan Gedung PKK Kabupaten Bojonegoro dengan masing-masing peserta 30 orang yang berasal dari asosiasi dan Paguyuban IKM yang ada di Kabupaten Bojonegoro.