MALANG, Tugujatim.id – Pemkot Malang kini akan mengedepankan pemulihan ekonomi pasca diterpa pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko untuk rencana prioritas pembangunan ke depannya. Dia menargetkan pendapatan daerah pada 2023 sebesar Rp2,3 triliun.
Sofyan Edi mengatakannya dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2023, Senin (11/07/2022).
Sofyan Edi menjelaskan, KUA-PPAS tidak berdiri sendiri, tapi selaras dengan program di tingkat nasional maupun provinsi. Hal tersebut tentu berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah dituangkan pada 2022.
“Secara umum dari sisi pendapatan (anggaran) mengalami peningkatan. Kemudian juga ada belanja yang diprioritaskan (2023, red) untuk penguatan daripada kondisi pemulihan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif,” ujarnya.
Menurut dia, ada beberapa hal lain yang juga menjadi sorotan. Yakni, berkaitan dengan peningkatan SDM, infrastruktur, hingga memperkecil angka kemiskinan setelah terdampak pandemi Covid-19 kurang lebih selama dua tahun.
“Masalah angka kemiskinan, kami coba perkecil lagi walau sudah nomor dua terkecil di Jatim setelah Kota Batu. Kemudian berkaitan dengan peningkatan SDM, penguatan infrastruktur yang sudah mulai, penyelesaian masalah jalan, dan sebagainya,” paparnya.
Penguatan di sisi pariwisata juga menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi kreatif agar bergerak dan tumbuh secara baik.
“Konsentrasi pemulihan ekonomi sebagai bentuk keberlanjutan menyelesaikan dampak pandemi. Pemulihan sektor pariwisata digerakkan, infrastruktur, menangani kemiskinan, dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas SDM yang ada di Pemkot Malang,” sambungnya.
Dalam KUA-PPAS APBD 2023, pihaknya menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,368 triliun yang terdiri dari pendapatan asli sebesar Rp1,153 triliun, pendapatan transfer Rp1,133 triliun, dan pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp81,309 miliar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyampaikan bahwa penyampaian penjelasan Wali Kota Malang ini merupakan lanjutan dari proses penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2021.
Dalam penilaiannya, pihaknya tetap menyoroti penguatan SDM dengan segera memenuhi adanya kekosongan jabatan, khususnya 9 kekosongan jabatan pada eselon II.
Setelah ini, pihaknya akan mengkaji bimbingan dan teknis dengan melibatkan akademisi.
“Kami akan mengambil dari UB dan UM. Itu akan dilakukan dua hari. Selanjutnya, akan kami bahas internal dengan 45 dewan baru nanti akan kami berikan pada banggar. Setelah itu, kami siapkan PU Fraksi,” ujarnya. (adv)
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim ,
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim
