SURABAYA, Tugujatim.id – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah berjalan 8 hari. Dari hasil evaluasi, ternyata belum ditemukan adanya penurunan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 yang ada di wilayah Jawa Timur (Jatim). Padahal, pemerintah pusat menargetkan 40% penurunan mobilitas masyarakat saat PPKM itu diterapkan.
“Arahan Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi, red) dari penerapan PPKM dapat mengubah perilaku di masing-masing provinsi. Ada sembilan provinsi selain Jawa, Sumatera Utara, Sulsel, dan Bali yang diharapkan ada perubahan perilaku dan berdampak pada turunnya mobilitas masyarakat sampai 40 persen,” jelas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Selasa (19/01/2021).
Selain itu, Khofifah juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo memberi sinyal bahwa mobilitas masyarakat masih belum bisa berkurang. Bila tidak ada perubahan mobilitas, kemungkinan Presiden Joko Widodo menerapkan lockdown kembali di Indonesia.
“Saya ingin share bersama bahwa sempat ada sinyal bahwa Presiden ingatkan kemungkinan Indonesia kalau mobilitas masyarakatnya tidak bisa dikurangi secara signifikan, maka Indonesia berpotensi lockdown,” lanjutnya.
Data global mengatakan Indonesia masih masuk di wilayah merah mengenai penyebaran COVID-19. Untuk wilayah di Jawa, rata-rata memiliki penurunan mobilitas hanya 13 persen. Sehingga, untuk mencapai 40 persen membutuhkan pengetatan kembali dalam PPKM.
“Oleh karena itu Presiden mengeluarkan sinyal ini. Tapi bahwa secara nasional seperti ini maka ada PPKM yang diterapkan se-Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali. Ini memang harapannya kita bisa mengendalikan mobilitas masyarakat sampai 40 persen,” pungkas Khofifah.
Untuk penurunan mobilitas di Jakarta dan Bali hanya 25 persen. Dari semua lokasi yang menerapkan PPKM, masih belum ada target penurunan mobilitas masyarakat yang mencapai 40 persen. Sehingga memiliki kemungkinan pengetatan ulang atau diterapkannya lockdown di Indonesia. (Rangga Aji/gg)
