TUBAN, Tugujatim.id – Sejumlah pemilik warung dan kios di kawasan Rest Area Kabupaten Tuban merasa kebingungan dengan adanya rencananya pembangunan eks terminal lama menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Lantaran dengan adanya rencana revitalisasi tersebut, mereka telah mendapatkan surat peringatan dua kali tanpa ada solusi yang diberikan.
Seperti yang disampaikan Daeri, 40, pedagang di Rest Area Kabupaten Tuban. Dia sudah dua kali mendapat peringatan untuk mengosongkan warungnya. Dia mengatakan, pedagang harus hengkang dari kawasan rest area tanpa ada solusi atau relokasi yang ditawarkan dinas terkait.
“Tidak ada kompensasi untuk para pedagang, juga tidak ada relokasi,” ujarnya pada Senin (29/08/2022).
Selain itu, dia juga mengeluhkan, pasifnya pemerintah setempat dalam melihat permasalahan ini. Setelah disuruh hengkang dari lokasi di kawasan Rest Area Kabupaten Tuban, entah harus mencari nafkah ke mana lagi. Sebab, dia menjelaskan, hanya di tempat tersebut satu-satunya dia dan keluarganya mengais rezeki.
Rupanya tidak hanya dia saja yang bernasib seperti itu. Sebab, ada empat pedagang lainnya yang menggantungkan nasib berjualan di kios eks terminal lama ini.
“Para pedagang disuruh pergi saja, ibaratnya dibuang. Harapannya, tentu ada solusinya,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Kabupaten Tuban Agus Wijaya saat dikonfirmasi terkait hal itu, mengatakan, tidak ada relokasi maupun kompensasi yang akan diberikan untuk para pedagang di rest area.
“Tidak ada, Mas,” beber Agus yang juga pernah menjadi kabag Humas Pemkab Tuban ini.
Untuk diketahui, Kawasan Rest Area Kabupaten Tuban bakal dirobohkan dan diubah menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disiapkan Pemkab Tuban dalam APBD 2022 dengan nilai kontrak Rp 8.349.709.243,67.
Rencananya, pengerjaan fisik akan dilakukan pada Selasa (30/08/2022) oleh pemenang tender yakni CV Nabila Karya yang beralamat di Jalan Virgo Ploso, Tambaksari, Kota Surabaya. Untuk proyek revitalisasi tersebut masuk ranah pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PRKP) Kabupaten Tuban.
