SURABAYA, Tugujatim.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memiliki rencana menyusun peraturan daerah mengenai pengembangan pesantren. Aspek-aspek pengembangannya yaitu sarana dan prasarana, teknologi informasi dan komunikasi, kompetensi kerja, dan bantuan subsidi pada santri.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto menanggapi bahwa telah menugaskan 3 anggota Fraksi Golkar yang mempunyai keahlian dalam bidang pesantren untuk menjadi pansus ranperda.
“Tiga-tiganya berlatar belakang dari pesantren. Ini keseriusan Partai Golkar agar ranperda tentang pesantren segera terwujud karena ini sangat penting,” terang Kodrat pada pewarta Tugu Jatim di Surabaya, Kamis (18/02/2021).
Poin-poin yang menjadi pembahasan ranperda pesantren adalah soal peningkatan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah pesantren, pemenuhan sarana dan prasarana di sudut-sudut pesantren, pembekalan dan optimalisasi kompetensi santri untuk persiapan kerja, serta bantuan atau subsidi untuk para santri.
Ranperda pengembangan pesantren merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 mengenai Pesantren. Nanti bakal mengatur terkait seluruh kebutuhan pesantren yang tersebar di penjuru 38 kabupaten/kota di Jatim.
Untuk anggota Fraksi Golkar yang menjadi pansus pembahasan ranperda terkait pesantren adalah Hasan Irsyad selaku Ketua Satuan Karya Ulama di DPD Partai Golkar Jatim sekaligus pengasuh Pondok Pesantren di Probolinggo; Muhammad bin Muafi Zaini sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nazhatut Thullab di Sampang; dan M. Alimin selaku pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
“Jadi, yang ditugaskan anggota Golkar ini betul-betul sudah berkecimpung tentang kebutuhan ponpes, baik kualitas maupun pengembangannya di masa depan sehingga ini menunjukkan keseriusan dari Partai Golkar,” imbuh Kodrat.
Di sisi lain, tatkala ditanya seberapa penting ranperda pondok pesantren, Kodrat menjelaskan, bahwa Komisi E DPRD Jatim saat ini fokus mengenai upaya peningkatan pendidikan di pesantren. Mengingat Jatim merupakan lokasi berdirinya ribuan pesantren.
“Jadi, perlu pembahasan lebih khusus. Saya sampaikan tadi, Fraksi Golkar harus serius dalam membahas ranperda sebagai bukti kami ini adalah sinkron karena fraksi kepanjangan partai. Dan Partai Golkar sendiri orientasinya dengan hal itu harus dilaksanakan,” ujar Kodrat. (Rangga Aji/ln)
