PASURUAN, Tugujatim.id – Ratusan aktivis kembali demo mengkritik kinerja sejumlah proyek pembangunan Pemkot Pasuruan pada Rabu (16/08/2023). Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Untuk Rakyat Pasuruan (ATUR) ini menolak pembangunan proyek JLU dan mengkritik sejumlah proyek Pemkot Pasuruan.
Ratusan pendemo ini melakukan aksi demo di tiga titik sekaligus sejak pukul 09.00 WIB. Pertama, mereka demo di depan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Setelah itu, mereka bergeser meneriakkan orasi di depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pasuruan.
Massa aksi kemudian menuju Kantor Wali Kota Pasuruan di Jalan Pahlawan. Mereka kembali demo sambil membawa sejumlah spanduk penolakan di sana.
Koordinator aksi Ayik Suhaya mengatakan, demo kali pihaknya masih menolak keras pembangunan proyek jalur lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan. Dia berpendapat bahwa proyek JLU ini terkesan dipaksakan. Sebab, dari dana pembebasan lahan yang mencapai total sekitar Rp200 miliar, Pemkot Pasuruan baru mempunyai Rp85 miliar.
Selain itu, proyek ini dianggap tidak terlalu berdampak banyak pada pengurangan kepadatan lalu lintas jalur Pantura maupun peningkatan iklim investasi.
“Wali Kota Pasuruan Gus Ipul sendiri bilang waktu paripurna, kalau proyek ini bukan proyek strategis nasional. Jadi dana dari pusat tidak akan ada,” ujar Ayik.
Tidak hanya itu, aktivis ATUR juga mengkritik sebanyak delapan proyek Pemkot Pasuruan yang dianggap mangkrak dan tidak banyak berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat. Di antaranya, proyek pasar Mebel Bukir senilai Rp8,7 miliar dan proyek kios Pasar Kebonagung sebelah selatan senilai Rp2,7 miliar yang belum banyak ditempati pedagang.
Kemudian proyek Payung Madinah senilai Rp17 miliar yang sering kali rusak dan tidak sesuai spesifikasi teknis. Lalu proyek bangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan anggaran Rp2,2 miliar yang mangkrak karena sempat tersandung kasus korupsi.
Selanjutnya proyek video hole di Kantor DPRD Kota Pasuruan senilai Rp1,9 miliar yang dinilai menghamburkan uang rakyat karena dewan masih punya dua LCD proyektor yang berfungsi. Lalu proyek Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pelabuhan Kota Pasuruan dan bangunan DIPO arsip senilai Rp8,7 miliar yang mangkrak dan tidak ada kejelasan kelanjutan.
Kemudian proyek gedung kesenian Kota Pasuruan senilai Rp17 miliar yang dinilai tidak maksimal digunakan oleh para seniman dalam menggelar acara seni budaya.
“Kami juga meminta Pemkot Pasuruan menstop menghambur-hamburkan uang lewat event yang tidak bermanfaat seperti Apeksi dan acara yang mengundang artis, seperti Ebid GAD dan Tri Utami,” imbuhnya.
Atas banyaknya kinerja Pemkot Pasuruan yang dikritik tersebut, Ayik meminta agar wali kota Pasuruan, Saifullah Yusuf berkomitmen terhadap janjinya saat kampanye dulu. Di mana Gus Ipul berjanji untuk menjalankan roda pemerintahan yang benar-benar prorakyat.
“Kalau tidak ada komitmen dan tidak mampu, kami persilakan mundur saja sebagai wali Kota Pasuruan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Pasuruan Rudiyanto mengatakan, seluruh proyek pembangunan yang dilakukan Pemkot Pasuruan sudah sesuai kajian mendalam. Termasuk kajian akademis dan perhitungan-perhitungan matang lainnya.
“Pemerintah membangun itu melalui tahapan yang sudah ada regulasinya, tidak ujuk-ujuk misalnya membangun payung. Tapi, saran tadi tetap ada yang kami jadikan pertimbangan pemerintah,” ujarnya.
Writer: Laoh Mahfud
Editor: Dwi Lindawati
