JAKARTA, Tugujatim.id – Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menyinggung kondisi Indonesia yang dipenuhi oleh mafia, termasuk mafia proyek pemerintah dan mafia BTS. Hal tersebut diungkapkan dalam pidatonya di hadapan para relawan dalam acara “Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan” di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (21/05/2023).
Pada mulanya, Anies Baswedan mengungkapkan permasalahan terkait distribusi pupuk dan pekerja migran Indonesia (PMI) yang terjadi karena banyaknya mafia. Lalu, dia kembali mengurutkan beberapa jenis mafia lainnya.
“Begitu banyak mafia hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada mafia tanah, mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia-mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah,” kata Anies Baswedan.
Dia juga menyinggung soal proyek BTS yang baru-baru ini menjerat eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi senilai Rp8 triliun.
Diketahui, Johnny G. Plate sebelumnya juga menjabat sebagai sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Partai pimpinan Surya Paloh ini menjadi partai pendukung awal bersama PKS dan Demokrat dalam pencalonan Anies Baswedan sebagai capres.
Kembali ke BTS, Anies mengatakan, mafia-mafia seperti kasus BTS perlu segera dibereskan. Bagi dia, negara Indonesia tidak akan mengalami kemajuan bila masih banyak praktik mafia, terlebih jika berada di lingkungan pemerintahan.
“Ya termasuk mafia BTS itu semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kami bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga kembali menyebut bahwa dia sepakat dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Anies menyebut, proses penyelidikan kasus mafia BTS harus dilakukan secara transparan.
“Ketika kita melihat ada kasus-kasus termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh, tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa, dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya,” tuturnya.
Anies menjelaskan, jika proses penyelidikan dilakukan secara transparan akan membuktikan hukum akan berlaku secara adil. Tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga ke kawan.
“Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan hanya ke bawah tapi juga ke atas. Dan transparansi harus dilakukan menyeluruh, jangan asal intervensi politik dalam penegakan apa pun,” beber Anies.
