MAGETAN, Tugujatim.id – Mengendapnya ratusan miliar uang APBD Magetan tahun 2021 di rekening bank milik pemerintah daerah (pemda) membuat DPRD setempat geram. Sebab, mengendapnya anggaran sebesar Rp 853 miliar di kas daerah itu dinilai sebagai budaya yang belum sepenuhnya hilang di Pemkab Magetan yang mana kerap menggunakan jurus kebut di akhir.
‘’Memang budayanya seperti itu, pakai sistem kebut di akhir tahun,’’ terang Ketua DPRD Magetan Sujatno, dihubungi Tugujatim.id.
Yatno-sapaan akrab Sujatno mengatakan pihaknya bakal melangkah menyikapi mengendapnya duit APBD Magetan yang fantastis itu dengan menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP). Tujuannya tentu agar organisasi perangkat daerah (OPD) segera melakukan percepatan penyerapan angagran. Mengingat, pihaknya menginginkan agar uang APBD segera tersalurkan menjadi belanja pemerintah untuk masyarakat.
‘’Kami akan meneliti OPD mana saja yang penyerapannya rendah untuk diundang hearing melalui komisi-komisi di DPRD,’’ terangnya.
Politisi PDIP ini menyatakan sistem penyerapan kebut diakhir dinilai resisten, karena dinilai memiliki konsekwensi tak optimalnya serapan anggaran. Untuk itu pihaknya meminta agar pemkab membalik mindset agar serapan di fokuskan pada awal tahun anggaran atau di semester pertama. Sedangkan untuk semester ke dua di fokuskan sebagai pijakan untuk program besar di tahun depan.
‘’Sehingga serapan anggaran bisa lebih optimal, sehingga uang yang beredar di masyarakat semakin banyak yang tentunya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di daerah,’’ paparnya.
Kata dia fungsi pengawasan sudah dilakukan secara optimal, namun penyerapan anggaran masih belum 100 persen. Untuk itu hearing bakal lebih dipertajam dalam meminta penjelasan OPD,termasuk kendala-kendala yang dihadapinya untuk diurai bersama.
’’Semoga disisa waktu dua bulan ini bisa lebih digenjot lagi, khususnya anggaran produktif yang pro rakyat,’’ tegasnya.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR RI, bulan lalu masih kecewa dengan tata kelola anggaran di pemerintah daerah, termasuk masih banyaknya pemerintah daerah yang menyimpan anggarannya di bank. Sri Mulyani mencatat, hingga Juli 2021, dana pemda yang mengendap di bank masih tinggi, sekitar Rp 173,73 triliun.
Padahal di masa pandemi, menurut dia, pemda seharusnya lebih serius dan cermat dalam membelanjakan anggarannya untuk membantu masyarakat di daerahnya. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kualitas pengelolaan dana dan pemerataan pembangunan, pemerintah pusat bakal mengubah formula penetapan pagu DAU melalui Rancangan Undang-Undang Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Penetapan pagu DAU nantinya, kata Sri Mulyani, akan berbasis pada kinerja pemda. Namun juga akan diatur lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan pusat dan daerah, dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan keuangan negara secara keseluruhan.
“Secara keseluruhan ini yang akan dikaitkan dengan target pembangunan secara nasional,” jelas Sri Mulyani.
Sebagai informasi, DAU merupakan dana pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom setiap tahun. DAU diberikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhannya dalam melaksanakan desentralisasi.
Diberitakan sebelumnya ratusan miliar duit APBD Magetan tahun 2021 masih ngendon di kas daerah. Dikutip dari data kementerian dalam negeri (Kemendagri) per 30 September, pemkab Magetan baru menyerap Rp 958 miliar dari total Rp 1,811 triliun APBD tahun ini, atau setara 50, 46 persen. Sedangkan sisanya Rp 853 miliar masih berada di kas daerah, hingga belum beredar di masyarakat.
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Magetan Suci Lestari, tak menampik banyaknya duit APBD yang mengendap di kasda. Suci mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi hingga berujung pada rendahnya serapan APBD. Diantaranya, adanya beberapa kegiatan yang semula sudah di rencanakan dan alokasikan anggarannya pada APBD induk tahun anggaran 2021, dalam perjalananya ada perubahan dan beberapa penyesuaian melalui Perubahan APBD.
‘’Sehingga untuk pelaksanaan menunggu Perubahan APBD,’’ terangnya.
