SURABAYA, Tugujatim.id – Pemerintah berupaya menghemat bahan bakar minyak (BBM) efek perang Timur Tengah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun memastikan ASN Pemprov Jatim akan mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) setiap Rabu yang akan diberlakukan mulai awal April 2026.
“Mulai minggu depan WFH kami laksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat kami bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kami laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” tegas Gubernur Khofifah, Kamis (26/03/2026).
Baca Juga: Instruksi Wali Kota, ASN Kota Mojokerto Gowes Tiap Jumat demi Hemat BBM
Penerapan WFH bukanlah bentuk pelonggaran kerja, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, serta produktivitas tinggi dari seluruh ASN Pemprov Jatim.
“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” tegasnya.
WFH Dililih karena Dinilai Lebih Produktif
Dia juga menjelaskan bahwa WFH dipilih dibandingkan work from anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif dalam menjaga produktivitas ASN Pemprov Jatim.
“WFH di rumah seluruh anggota keluarga bisa melakukan monitoring bahwa suami/istri hingga anggota keluarga lain bisa turut men-suport sedang bekerja dan melaksanakan pekerjaan dari rumah,” terangnya.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan, hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan WFH karena dinilai paling ideal dalam menjaga ritme kerja sekaligus menghindari potensi peningkatan konsumsi BBM.
Berdasarkan perhitungan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Dengan skema WFH satu hari dalam seminggu, diharapkan terjadi efisiensi penggunaan BBM serta energi lebih efisien.
Baca Juga: Mudik Lebaran Lebih Irit BBM Terapkan Eco Driving, Apa Itu?
“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend,” sebutnya.
Gubernur Khofifah menegaskan, kebijakan ini tidak boleh mengurangi kualitas layanan publik. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan pelayanan tetap berjalan 100 persen dengan pengawasan ketat dari badan kepegawaian daerah (BKD) terhadap kehadiran dan kinerja ASN.
“Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Khaesar
Editor: Dwi Lindawati
