Bupati Tuban Klaim APBD 2022 Terserap 80 Persen, Dewan Tidak Percaya

TUBAN, Tugujatim.id – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, mengklaim serapan anggaran sampai dengan bulan Agustus APBD tahun 2022 telah mencapai 80 persen. Klaim ini dikemukakan Mas Bupati usai mengikuti rapat paripurna istimewa mendengar pidato kenegaraan di gedung DPRD Tuban, Selasa (16/8/2022).

“Informasi yang saya terima sudah 80 persen lebih (anggaran yang terpakai). Sehingga tidak mungkin 35 persen,” ujar Mas Bupati sapaan akrabnya kepada awak media.

Lindra menargetkan pada akhir tahun ini, serapan anggaran bisa mencapai 100 persen. Sebab, sebagian besar program-program dari Pemkab Tuban sudah dilelang dan beberapa lainnya tinggal melakukan penandatanganan.

“Banyak yang sudah dikerjakan. Jadi sudah lebih dari itu (35 persenan, red),” ujarnya.

Menanggapi pernyataan itu, Ketua DPRD Tuban, HM Miyadi mengatakan, sampai dengan saat ini belum menerima laporan serapan anggaran tahun ini. Sebab, pembahasan masih di masing-masing komisi DPRD dengan mitra Organiasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jadi yang kita perintahkan masing-masing komisi melakukan rapat maraton sehari penuh. Kami belum dilapori itu. Baru rapat gabungan nanti akan dilapori,” ucap Miyadi, sapaan akrabnya.

Pria yang juga menjabat Ketua DPC PKB Tuban ini tidak terlalu percaya dengan klaim bupati itu. Menurutnya terkait serapan hingga 80 persen tidak sampai sebesar itu sampai dengan bulan ini.

“Karena informasi juga belum kongkrit ke saya. Ya sekitar 54-55 persen,” terangnya.

Politikus yang menjabat dua periode menjadi Ketua DPRD ini menerangkan secara ideal serapan anggaran pada bulan ini diangka 75 persenan. Karena sisanya bisa diselesaikan di proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

Miyadi menjelaskan, jika serapan tidak maksimal, maka akan berimbas pada proses keuangan yang ada di masing-masing OPD tidak tersalurkan secara keseluruhan.

“Karena di sebagian besar di OPD proyek pembangunan. Sehingga secara otomatis pembangunan yang dilakukan pemerintah agak terlambat. Kalau tidak terealisasi semua,” ucapnya.

Pria kelahiran Bojonegoro itu menuturkan bahwa visi dan misi pemerintah Kabupaten Tuban pada periode ini adalah pembangunan insfrastruktur.

“ Berarti yang dirugikan ya masyarakat,” pungkasnya.

Sebatas diketahui, pada tahun sebelumnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2021 Kabupaten Tuban mencapai Rp 780 miliar. Tingginya SILPA disebabkan dua permasalahan. Pertama, karena adanya program yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan tidak bisa dilaksanakan.

Salah satunya program sektor pendidikan untuk anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) 2021 dengan asumsi 3 ribu guru.

Untuk P3K, Pemkab Tuban sudah menganggarkan Rp 130 miliar, namun sampai akhir tahun anggaran tersebut tidak terserap. Karena belum memiliki surat keputusan (SK), 2.008 guru P3K yang lulus seleksi belum bisa dibayarkan.

Selain itu, SILPA dari pembangunan fisik tidak terealisasi, anggaran Covid-19 banyak tidak terserap.