Demo PMII Tuban Ricuh, Dinodai Dugaan Aksi Represif dan Pelecehan Seksual Polisi

Dwi Lindawati

Peristiwa

PMII Tuban.
Tangkapan layar dalam video rekaman aksi represif yang diterima massa aksi oleh oknum polisi di Tuban. (Foto: tangkapan layar video gopar for Tugu Jatim)

TUBAN, Tugujatim.id Massa demo dari PMII Tuban menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD bersamaan dengan rapat paripurna pada Rabu (16/08/2023). Sayangnya, ada dugaan tindakan represif terhadap massa aksi yang terjadi lagi oleh oknum polisi. Tidak hanya itu, dugaan pelecehan seksual juga dirasakan massa aksi perempuan.

Salah satu korban yang diduga terkena tindakan pelecehan seksual dalam peristiwa itu berinisial H. Dia menyampaikan, pihaknya sangat kecewa dan marah dengan tindakan tidak mengenakan oleh para petugas.

Sebenarnya, dia tidak mempermasalahkan jika hanya aksi dorong. Namun, yang dia alami area sensitif ada yang meremasnya.

Bahkan, sebagian pakaiannya terbuka hingga kelihatan punggungnya saat tersungkur.

“Saya tersinggung banget. Kalau luka tidak masalah atau menyeretnya. Tapi, kalau bisa memegang, jangan daerah intimnya. Tadi pakai tangan sambil tarik saya,” cerita mahasiswi ini sembari meneteskan air mata.

Sementara mahasiswa lainnya, Agus menyampaikan, dia mengalami tindakan kekerasan. Beberapa tubuhnya sempat ditendang, dipukul, bahkan dibanting.

“Kami hanya ingin ditemui Mas Bupati. Bukan tindakan seperti ini yang dilakukan petugas,” katanya.

Demo PMII Tuban.
Tangkapan layar dalam video rekaman demo ricuh di Tuban. (Foto: tangkapan layar video gopar for Tugu Jatim)

Di lain pihak, Ketua PC PMII Tuban Abid Rohman menyampaikan, ini bukti bahwa Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky antikritik. Beberapa kali digelar aksi, tapi juga tidak menemui massa.

Dengan kejadian ini, pihaknya mengutuk keras tindakan ini. Dan akan segera memprosesnya lebih lanjut. Dia juga menyampaikan, massa PMII Tuban yang terkena tindakan ini akan divisum.

Hasilnya nanti akan digunakan sebagai dasar laporan ke Polda Jatim dan juga Kompolnas agar segera ditindaklanjuti.

Sebelum kericuhan terjadi, puluhan massa PMII Tuban ini menggelar aksi di depan Kantor Pemkab Tuban. Tuntutan mereka memberikan rapor merah kepada bupati selama memimpin Kabupaten Tuban. Namun, aksi mereka tidak ditemui oleh bupati.

Massa yang mengetahui orang nomor satu di Tuban di Kantor DPRD, kemudian mereka bergerak untuk melanjutkan aksinya di sana.

Writer: Mochamad Abdurrochim

Editor: Dwi Lindawati

Popular Post

5 Cerita Dongeng Bahasa Inggris Terbaik untuk Anak yang Seru dan Edukatif!

5 Cerita Dongeng Bahasa Inggris Terbaik untuk Anak yang Seru dan Edukatif!

Tiara M

Tugujatim.id – Dongeng selalu menjadi bagian dari kehidupan kita sejak kecil. Selain menghibur, cerita-cerita ini juga mengandung pesan moral yang ...

WhatsApp Image 2023 07 19 at 17.20.31

5 Pekerjaan Remote di Era Digital, Menggali Peluang Kerja di Dunia Digital

Lizya Kristanti

Tugujatim.id – Dalam era digital yang terus berkembang, peluang untuk bekerja secara remote semakin meluas. Kemajuan teknologi telah memungkinkan kita ...

Pohon Tumbang

Pohon Tumbang Akibat Angin Kencang di Sejumlah Wilayah, Ini Imbauan DLH Kota Mojokerto

Darmadi Sasongko

MOJOKERTO, Tugujatim.id – Tepat sehari pasca pemungutan suara Pilkada sererentak 2024, angin kencang tiba-tiba menyasar beberapa wilayah Kota Mojokerto. Tercatat, ...

Ketua DPRD Kota Malang.

Ketua DPRD Kota Malang Temui Massa Aksi, Respons 11 Poin Aspirasi Ratusan Mahasiswa

Dwi Linda

MALANG, Tugujatim.id – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani merespons langsung aspirasi maupun tuntutan ratusan mahasiswa. Hal itu menyusul ratusan ...

Ilustrasi.

Hujan Deras, Balita di Kediri Terpleset ke Parit dan Tewas

Herlianto A

KEDIRI, Tugujadim.id – Duka dan kepedihan mendalam dirasakan Zulfia Ramadani, warga Kelurahan/Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dia harus mengikhlaskan buah hatinya, ...

1 Ramadan.

1 Ramadan 1446 H Jatuh pada 1 Maret 2025, Ini Penjelasan Menteri Agama

Dwi Linda

JAKARTA, Tugujatim.id – Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri ...