BLITAR, Tugujatim.id – Aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa Cipayung Plus Blitar Raya di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar berlangsung tegang dan diwarnai kericuhan, Kamis (25/06/2026). Massa mengawali aksi dengan long march dari Pasar Lama Kanigoro sambil membentangkan poster protes bertuliskan “Garis Keras Penolak Prabowo-Gibran”.
Ketegangan pecah saat mahasiswa tiba di gerbang utama gedung dewan. Merasa aspirasinya diabaikan, massa meluapkan kekecewaan dengan membakar ban bekas hingga sempat ricuh dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat pengamanan karena mencoba merangsek masuk ke dalam gedung.
Gabungan organisasi kemahasiswaan mulai dari PC PMII, HMI, hingga BEM Unisba Blitar ini membawa 11 tuntutan utama. Fokus paling menonjol yang mereka suarakan adalah mendesak evaluasi total terhadap tata kelola Program Strategis Nasional (PSN), khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Soroti Manajemen MBG dan Alih Fungsi SDN 1 Tlogo
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi dari GMNI, Nasanta Febriana mengatakan bahwa mahasiswa sebenarnya tidak menuntut program MBG ditutup karena terbukti membuka lapangan pekerjaan baru. Namun, mereka mendesak perbaikan manajemen yang radikal agar program tersebut tidak menjadi ladang korupsi baru.
“Kalau soal MBG sebenarnya enggak harus ditutup karena sedikit banyak membuka lapangan pekerjaan. Yang perlu dievaluasi itu tata kelolanya, gimana manajemen kaitan mengelola MBG ini lebih baik, supaya enggak ada korupsi di proyek strategis nasional. Jadi harus murni disasarkan ke siswa yang butuh gizi,” katanya kepada TuguJatim.id.
Selain MBG, mahasiswa menyoroti implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tingkat lokal Blitar yang dinilai janggal.
“Tuntutan kami ada 11 poin. Kita harus evaluasi tata kelola MBG dan KDMP ini, karena per hari ini SDN 1 Tlogo digunakan untuk KDMP,” tambahnya.
Mahasiswa juga mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan demi memperkuat pemberantasan korupsi di tingkat nasional.
Kecewa Hanya Ditemui Satu Anggota Dewan
Kekecewaan mahasiswa memuncak saat mengetahui agenda di dalam gedung. Di tengah kepulan asap ban, Nasanta mengungkapkan kejengkelannya karena aspirasi mereka seolah tidak dihargai oleh para legislator yang sebenarnya sedang berkumpul di dalam.
“Nggak puas (dengan tanggapan DPRD). Karena kami ketahui, DPRD tadi baru aja selesai paripurna, katanya ada 38 anggota DPRD yang ikut paripurna. Tapi hanya satu yang menemui kami,” ketus Nasanta.
Ketua DPRD Berjanji Teruskan ke Pusat, Sebut Dewan Lain Cuti
Satu-satunya legislator yang keluar menemui massa di tengah situasi panas tersebut adalah Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi. Ia mengapresiasi kedatangan mahasiswa dan menyatakan komitmennya untuk meneruskan tuntutan tersebut ke tingkat pusat.
“Adik-adik mahasiswa menyalurkan aspirasi, kami terima dengan baik dan kondusif. Kami sebagai perwakilan di daerah, Forkopimda terutama, akan berusaha menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa,” kata Supriyadi.
Karena mayoritas tuntutan menyangkut Program Strategis Nasional (PSN) yang merupakan ranah pemerintah pusat, Supriyadi menyebut daerah tidak memiliki kewenangan eksekusi langsung. Ia juga membantah jika komunikasi di lapangan berjalan buntu.
“Sebenarnya enggak alot, tidak alot juga. Mereka juga masih kondusif juga,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi mengenai puluhan anggota dewan lain yang memilih bertahan di dalam gedung dan enggan menemui mahasiswa, Supriyadi membeberkan kondisi internal rapat.
“Nah itu tadi, wong saya aja tadi mimpin paripurna sendiri. Haji Rifai sakit, lainnya ada izin cuti lalu kegiatan masing-masing,” dalih Supriyadi.
Terkait kelanjutan tuntutan mahasiswa dan rencana audiensi formal, Supriyadi mengaku masih harus melakukan koordinasi internal dewan.
“Akan kami rapatkan dulu dengan yang lain juga. Yang jelas kami terima aspirasi untuk diteruskan ke atas (pusat),” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer : M. Luki Azhari
Editor: Mochamad Abdurrochim
