JEMBER, Tugujatim.id – Bus angkutan perintis di Jember yang telah beroperasi sejak tahun 2017 lalu harus terhenti di awal tahun 2025. Selain belum mengantongi Memorandum of Understanding (MoU) dari pengelola, penghentian tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember melalui Komisi C tengah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan layanan angkutan perintis kembali kepada masyarakat Jember, khususnya di desa untuk mengakses perkotaan.
Sekretaris Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto menjelaskan, upaya tersebut pihaknya tempuh setelah mendapat laporan masyarakat dan pemerhati transportasi di Kabupaten Jember.
“Jadi, kami mendapat laporan masyarakat termasuk pengamat transportasi, mereka menyampaikan bahwa bus angkutan perintis di Jember berhenti operasionalnya,” ujar politisi partai NasDem itu, saat dikonfirmasi pada Kamis (6/2/2025).
Ia menegaskan bahwa, angkutan perintis itu merupakan program Pemerintah Pusat, yang dihentikan sementara waktu, hingga menunggu MoU dengan penyedia layanan dilakukan.
Menurutnya, bus angkutan perintis yang telah beroperasi beberapa tahun lalu itu, sangat membantu masyarakat, khususnya di Desa Andongrejo yang terletak di Kecamatan Tempurejo.
Selain itu, layanan tersebut juga melayani masyarakat di Desa Sumberejo di Kecamatan Ambulu. “Banyak anak sekolah dan pedagang yang menggunakan angkutan ini karena jam operasionalnya sesuai dengan anak berangkat dan pulang sekolah,” terang David Handoko Seto.
BACA JUGA: Bus Angkutan Perintis di Jember Resmi Dihentikan Akibat Tak Kantongi MoU
David juga menambahkan bahwa begitu MoU resmi ditandatangani dan layanan kembali berjalan, isu tarif akan menjadi salah satu fokus utama yang diperjuangkan.
“Kami berencana mengajukan negosiasi kepada Pemkab Jember agar tarif yang berlaku saat ini, yakni Rp12 ribu untuk semua rute dan Rp6 ribu untuk setiap rute, dapat dikaji ulang sehingga ditekan menjadi Rp5 ribu untuk keseluruhan rute,” ujarnya.
Politisi NasDem tersebut menyatakan bahwa anggaran operasional untuk angkutan perintis, sekitar Rp7 miliar, telah dicantumkan dalam APBD 2025. Meski demikian, dana tersebut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait MoU.
Di sisi lain, Komisi C DPRD Jember telah meminta Dinas Perhubungan untuk mencari cara menekan biaya operasional bus perintis.
BACA JUGA: Sah! Khofifah-Emil Lanjut Periode Kedua Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur
“Sebelumnya, biaya sewa tempat menjadi beban utama, namun kami mengusulkan agar aset milik Pemkab Jember, seperti Terminal Pakusari dan Ajung, dapat dimanfaatkan secara optimal,” terang David Handoko Seto.
Ia juga menambahkan bahwa ada rencana untuk menambah armada guna mendukung mobilitas masyarakat di daerah pinggiran. “Kami mengajukan penambahan dua armada, namun rencana ini masih bergantung pada hasil kajian dari Dinas Perhubungan Jember,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
