TUBAN, Tugujatim.id – Jatim menjadi salah satu dari 12 provinsi yang diprioritaskan terkait penanganan stunting. Sebab, provinsi ini memiliki prevalensi tinggi di tanah air soal kasus stunting.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr Hasto Wardoyo menyampaikan hal itu pada acara Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Provinsi Jawa Timur tahun 2022, Rabu (02/03/2022). Acara ini pun diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur dengan menerapkan protokol kesehatan di Ballroom Vasa Hotel Surabaya.
Hasto menambahkan, Provinsi Jatim memiliki potensi bonus demografi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Unsur penting terwujudnya bonus demografi adalah memiliki keluarga muda dan sumber daya manusia berkualitas. Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu kasus stunting.
“Kepala daerah menjadi ketua gugus tugas yang menjadi pucuk pimpinan penentu arah kebijakan percepatan penurunan kasus stunting,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, keberhasilan penurunan stunting menjadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah, tapi juga ibu-ibu PKK, insan kesehatan, kader dan relawan, serta masyarakat.
Hasto pun menerangkan, pemerintah pusat menetapkan target nasional penurunan angka stunting yang semula 24,4 persen pada 2021, menjadi 14 persen pada 2024. Dari angka tersebut ditargetkan laju penurunan stunting per tahun sebesar 3,4 persen tiap tahunnya.
Sebagai langkah percepatan penurunan kasus stunting ditunjang melalui pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita dan anak. Ke depannya, pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan posyandu dilakukan secara lebih teliti dengan mencocokkan tinggi dan berat badannya. Selain itu, juga gencar melakukan edukasi kesehatan, konsumsi makanan bergizi, maupun pembinaan nikah secara berkesinambungan.
Selain Provinsi Jawa Timur, Hasto melanjutkan, kegiatan serupa akan dilaksanakan provinsi lainnya. Tujuannya guna menyamakan persepsi dan langkah penanganan stunting. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam penurunan stunting di wilayahnya masing-masing.
“Kebijakan ini sesuai demi menyongsong Indonesia Emas tahun 2045,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan, Pemkab Tuban mendukung program pemerintah pusat maupun provinsi dalam upaya menurunkan angka stunting. Menurut dia, penurunan stunting menjadi salah satu langkah membangun indeks pembangunan masyarakat (IPM).
“Hal tersebut menjadi salah satu program Pemkab Tuban yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.
Mas Bupati, sapaan akrabnya menekankan agar seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan masyarakat, tenaga kesehatan, posyandu, dan PKK saling bersinergi memberi pemahaman tentang Gerakan Masyarakat Sehat (Germas). Konsumsi makanan bergizi hendaknya terus disosialisasikan kepada masyarakat, utamanya ibu-ibu.
Dengan meningkatkan kualitas kesehatan, semua mampu menyokong pengembangan sumber daya manusia.
“Mengingat fondasi pembangunan SDM salah satunya penguatan sektor kesehatan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, peningkatan kualitas SDM secara tidak langsung akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
