Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar, Semua Vaksin Gratis!

  • Bagikan
Ilustrasi vaksinasi kepada jurnalis di Bojonegoro, Rabu (17/03/2021) di Pendapa Malowopati Bojonegoro. (Foto: Mila Arinda/Tugu Jatim)
Ilustrasi vaksinasi kepada jurnalis di Bojonegoro, Rabu (17/03/2021) di Pendapa Malowopati Bojonegoro. (Foto: Mila Arinda/Tugu Jatim)

JAKARTA, Tugujatim.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil keputusan untuk membatalkan kebijakan vaksinasi Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma mulai Senin (12/07/2021). Kebijakan pembatalan itu diambil setelah mendapat respons dan masukan dari masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/07/2021).

“Presiden Jokowi telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono.

Dengan demikian, Pramono menambahkan, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini, yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, terkait Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan, yaitu perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

Pramono juga menyampaikan arahan tegas Presiden Jokowi kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini, tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Jokowi melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari presiden.

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya menteri luar negeri karena memang sesuai bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden Jokowi,” tegas Pramono.

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Seskab memperkirakan setiap kementerian-lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung,” tandasnya.

  • Bagikan