SURABAYA, Tugujatim.id – Tak mau main-main, Wali Kota Eri Cahyadi mengancam akan mencopot jabatan kepala dinas Surabaya jika ketahuan ada yang suka membeli barang impor. Sebab, Eri Cahyadi menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pengembangan produk dalam negeri.
Eri menjelaskan, APBD Surabaya mengoptimalkan untuk usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN).
“Pokoknya kami pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri,” katanya saat dilansir dari laman Pemkot Kota Surabaya, Senin (05/12/2022).
“Kalau ada kepala dinas Surabaya yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot,” imbuhnya.
Eri melanjutkan, Pemkot Surabaya bakal mengalokasikan belanja pada 2023 sebesar Rp3 triliun untuk sektor UMKM. Jadi, dia mengimbau untuk memanfaatkan UMKM.
“Ini uangnya rakyat kok, bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. Nah, UMKM ayo persiapkan diri. Lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati APBD Surabaya,” ujarnya.
Saat ini belanja APBD Kota Surabaya untuk UMK dan PDN tercatat yang terbesar se-Indonesia. Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 telah mencapai Rp1,2 triliun. Sedangkan belanja untuk PDN tembus di angka Rp1,7 triliun.
Data tersebut diungkapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sementara itu, Pemkot Surabaya juga tengah memperdayakan UMKM dengan melakukan program “Rumah Padat Karya” yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya.
“Aset-aset Pemkot Surabaya yang idle alias menganggur disulap menjadi ‘Rumah Padat Karya’ untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutupnya.
