SURABAYA, Tugujatim.id – Beredar informasi adanya dugaan pungli oleh salah satu oknum komisioner, KPU Surabaya menyatakan bahwa pihaknya belum mengantongi laporan dan bukti yang akurat.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, salah seorang anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) mengaku diminta menyerahkan uang dengan besaran satu kali gaji apabila lolos seleksi. Dan juga adanya dugaan intervensi dari oknum apabila melakukan pelaporan.
Atas laporan tersebut, belasan massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Poros Revolusi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (PRMI) menggelar aksi demo menuntut KPU Surabaya agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga pemutusan jabatan kepada dugaan oknum berinisial S.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Nur Syamsi menyatakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan dari pihak mana pun sehingga belum melakukan proses tindak lanjut.
“Kalau sudah ada laporan, kemudian informasi bisa dipertanggungjawabkan, tentu ada mekanisme internal. Tapi, sejauh ini informasi yang disampaikan teman-teman belum sampai secara detail apa yang terjadi, siapa yang melaporkan belum ada,” katanya, Senin (07/08/2023).
Nur Syamsi juga mengatakan belum dapat memberikan keputusan terkait dugaan tersangka mengingat informasi dan bukti yang beredar cukup minim.
Baca Juga: Dugaan Aksi Pungli pada PPK, Massa Demo Geruduk Kantor KPU Surabaya
“S itu siapa kami belum tahu. Pesan itu secara detail tidak menyebut siapa. Saya sampai detik ini juga belum ketemu dengan teman-teman yang menyampaikan aspirasi tadi. Kami harus tetap punya praduga tidak bersalah kepada siapa pun, ditunggu saja nanti,” ungkapnya.
Nur Syamsi menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran kode etik di dalam lingkungan KPU Surabaya maka putusan akan diserahkan kepada badan ad hoc sesuai Keputusan KPU RI No 337 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan 467 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Ad Hoc.
“Keputusan tertinggi diambil dari rapat pleno, sebagai sebuah informasi kami berterima kasih kepada setiap kelompok masyarakat. Tapi, tentu mekanisme internal akan kami tempuh sesuai keputusan Nomor 337 dan 476 KPU RI,” jelasnya.
Meski begitu, Nur Syamsi menegaskan bahwa KPU Surabaya tidak pernah memungut biaya apa pun terlebih infak melalui petugas maupun anggota dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.
“Ad hoc tidak pernah mengimbau ini dan itu untuk mengumpulkan dana. Kalau ada dari kelembagaan pasti ada dasar hukumnya. Karena kami kab/kota sifatnya implementator, jadi tanpa perundangan dan peraturan maka mustahil kami untuk memerintahkan ad hoc untuk apa pun bentuk kegiatannya,” tegasnya.
Selanjutnya, sebagai pihak penyelenggara, KPU Surabay juga berterima kasih kepada masyarakat terkait laporan adanya dugaan pungli. Sehingga kejadian ini akan menjadi koreksi dan evaluasi pada setiap kinerja pelaksanaan pemilu.
“Kalau beredar WA itu kami terima sebagai informasi untuk koreksi ke dalam, tentu kemudian mekanisme untuk koreksi harus sesuai dengan peraturan juga. Kami terima kasih atas informasi ini,” ujarnya.
Writer: Izzatun Najibah
Editor: Dwi Lindawati
