TUBAN, Tugujatim.id – Komis IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban melakukan kunjungan ke Kementrian Sosial (Kemensos) dan Kementrian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia, Jumat (10/12/2021). Dua kunjungan anggota dewan ini dalam rangka membahas percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi di Tuban.
Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astutik, mengatakan pihaknya bersama komisinya memandang perlu untuk berkonsultasi dengan Kemensos terkait strategi penguatan program pemberdayaan masyarakat.
Yang mana pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi bahan diskusi dengan target integrasi bansos, digitalisasi penyaluran bansos, afirmasi penargetan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan layanan dasar.
Dari data Susenas di BPS, jumlah penduduk miskin di Tuban naik, dari 2019 sebanyak 170.800, kemudian 2020 menjadi 187.130, dan 2021 ada sekitar 192.580 orang. Ini membuktikan bahwa di masa Pandemi Covid-19 ini masyarakat Tuban sangat terdampak dan kesejahteraan menurun.
“Terkait data penerima manfaat yang sering kali ada permasalahan, terkait update data Kemensos telah membuat kebijakan bahwa update dilakukan setiap sebulan sekali. Untuk itu, petugas pendataan diharapkan aktif dalam menginput data perbaikan,” ucap dewan dari Dapil Tuban dua ini.
Termasuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mencairkan dana bantuan. Selama ini penyalurannya melalui bank himbara dalam waktu 3 bulan. Namum, jika tidak dicairkan, maka dana akan kembali ke kas negara dan KPM tidak dapat menerima bantuan lagi.
“Tahun ini maksimal tgl 31 Desember 2021 pukul 23.00 WIB. Jika dana tidak tersalurkan maka akan kembali ke kas negara,” tambah Astuti.
Termasuk indikasi anggota PNS, TNI Polri yang ikut menerima Bansos. Kejadian ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Tuban. Menurut keterangan yang dia terima dari Dinsos P3A Tuban, terindikasi ASN yang menerima Bansos sebnayak 101 orang. rinciannya 78 PNS, 20 TNI dan 3 Polri.
“Maka kami meminta dinas terkait untuk mengecek kebenaran dengan terjun ke lapangan,” terangnya.
Kuota Kemensos untuk BPNT sebanyak 99.188, dan baru terpenuhi sebesar 88.088 di harapkan kuota terpenuhi mengingat masyarakat kita masih banyak yang belum mendapat bantuan dari Kemensos.
Selain ke Kemensos, Komisi 4 juga mengunjungi Kemenparekraf. Isu yang dibawah tentang potensi wisata Tuban yang bisa di kembangkan. Mengingat Tuban memiliki garis pantai kurang lebih 65 km yang berpotensi menjadi wisata pantai. Juga ada spot-spot yang sangat menarik.
Menurut Astutik, potensi wisata yang dimiliki Tuban ada 78 objek, di antaranya 4 dikelola pemerintah Daerah, 21 wisata religi, 12 wisata alam, dan 41 wisata desa yang dikelola Pokdarwis.
Komisi 4 juga menyampaikan rencana pemerintah daerah untuk pembangunan Tuban Creative Centre dengan merevitalisasi gedung budaya loka sebagai pusat kegiatan seni dan budaya, serta wadah pengembangan sektor ekonomi kreatif dalam upaya mendukung wisata daerah.
Pariwisata sebagai komponen penting dalam mendukung pengembangan ekonomi. Kondisi di tengah pandemi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata mengalami menurunan drastis lebih dari 50 persen.
“Untuk pemulihan pariwisata maka inovasi pemasaran, terobosan dalam mencari pasar baru, jaminan keamanan Covid-19 dan promosi digital menjadi cara dalam pemulihan pariwisata,” tandasnya.
