Tugujatim.id – Acara Outlook 2023 Diskusi Publik Menuju 10 Tahun Program JKN mengungkap fakta soal program BPJS Kesehatan pada Senin (30/01/2023). Ternyata ada sebanyak 248 juta atau 93 persen jumlah penduduk Indonesia menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan.
Tentu saja, jumlah yang begitu besar itu akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Nusantara dalam memberikan layanan kesehatan.
“Sejak 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai beroperasi hingga menjelang satu dekade ini. Tidak ada satu pun di negara lain mungkin bisa menyamainya dengan memberikan akses layanan kesehatan hampir menyeluruh,” ucap Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Qadir saat memberikan sambutan dalam kegiatan itu pada Senin (30/01/2023).
Also Read

Abdul Qadir melanjutkan, dalam perjalanan yang lumayan panjang ini, pastinya ada kekurangan dalam memberikan pelayanan. Dengan momentum itu, dia berharap dapat menerima masukan dari berbagai pihak ke depannya agar lebih baik.
“Tantangannya, dana sosial bisa dikelola lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata, maka dari pemerataan layanan kesehatan ada di Nusantara. BPJS mendukung kementerian kesehatan untuk memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menuturkan bagaimana dulu orang mau masuk rumah sakit harus memikirkan biaya dan lain-lainnya. Namun dengan kehadiran BPJS Kesehatan, masyarakat bisa mengakses layanan secara murah dan berkualitas.
Menurut dia, adanya layanan sudah ini ini tentu pemerintah ingin menambah kualitas layanan faskes lewat transformasi kesehatan. Dia mengatakan ada enam pilar transformasi, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.
“lmplementasi keenam pilar tersebut diharapkan bisa mentransformasi sistem kesehatan lndonesia yakni sistem yang tangguh terhadap krisis kesehatan, termasuk pandemi,” terang Sekjen Kunta.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti hampir menuju tahun kesepuluh hadir dengan terobosan yang memberikan asuransi layanan kesehatan yang bisa akses semua pihak. Dia mengatakan, ini prestasi yang luar biasa bahwa program gotong royong yang bisa dirasakan penduduk Indonesia dari Sabang–Merauke ini menarik perhatian dari negara lainnya.
Bahkan, dia mengatakan, beberapa negara yang tertarik itu mengirimkan untuk belajar pengelolaan fasilitas kesehatan untuk masyarakat.
“Konsep kami gotong royong ini sempat jadi obrolan di luar negeri. Mereka heran kok bisa layanan asuransi bisa jalan dan bisa hampir menggover seluruh penduduk Indonesia,” ucapnya.
Selain itu, Ali Ghufron juga menyampaikan, banyak orang salah persepsi soal kepesertaan orang kaya di BPJS Kesehatan. Dia mengatakan, anggapan di masyarakat soal orang kaya yang membuat BPJS bangkrut, Ali Ghufron membantahnya.
“Kadang-kadang orang banyak yang salah persepsi. Contohnya, ini yang bikin bangkrut BPJS, orang kaya, sangat kaya. Padahal, BPJS nggak bangkrut. BPJS malah positif,” katanya.
Dia mengungkapkan sistem jaminan sosial ini adalah kepesertaan. Selama peserta menunaikan kewajibannya. Entah itu kaya maupun yang tidak maupun memiliki hak yang sama bisa memanfaatkan jaminan kesehatan nasional.
“Kalau ini kan kepesertaan, kalau dia daftar dan aktif, ya itu berhak. Dan dia tidak bikin bangkrut,” ujarnya.