MOJOKERTO, Tugujatim.id – Pemkab Sidoarjo bersama enam daerah lain teken komitmen kesiapsiagaan darurat bendungan bening. Langkah ini menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem mitigasi bencana yang terintegrasi dan responsif.
Komitmen ini kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui penandatanganan berita acara Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Bening, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun yang dilakukan bersama enam Kabupaten/ Kota lain di De Resort Hotel, Mojokerto, Rabu (24/7/2025).
Penandatanganan ini menjadi simbol kesiapsiagaan bersama antardaerah dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin timbul dari kerusakan atau gangguan pada Bendungan Bening. Enam daerah yang terlibat dalam kesepakatan ini antara lain Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, serta Kota Madiun dan Kota Mojokerto.
Kesepakatan ini diinisiasi oleh Perusahaan Umum Jasa Tirta I, sebagai bentuk penguatan sinergi lintas wilayah dalam mitigasi bencana serta peningkatan sistem koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah yang berada di kawasan hilir aliran bendungan.
Bendungan Bening merupakan salah satu infrastruktur sumber daya air strategis di Jawa Timur. Berada di wilayah hulu, bendungan ini menampung air dalam jumlah besar yang mengalir ke berbagai daerah termasuk wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dengan kondisi geografis tersebut, apabila terjadi kerusakan atau jebol, dampaknya bisa meluas hingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar secara material.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), Ir. Dwi Eko Saptono, M.T., menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk antisipasi dini sekaligus perwujudan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
“Penandatanganan berita acara ini adalah bagian dari upaya bersama untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang terencana dan terkoordinasi. Kabupaten Sidoarjo siap mendukung upaya mitigasi, baik dari sisi penguatan infrastruktur maupun jalur evakuasi,” ujar Dwi Eko.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melakukan penyesuaian terhadap program pemeliharaan saluran air dan jalan di wilayah-wilayah yang masuk dalam peta risiko terdampak bendungan. Menurutnya, kesiapan infrastruktur sangat krusial agar evakuasi bisa dilakukan cepat dan efektif jika terjadi kondisi darurat.
“Dari sisi teknis, kami akan menyesuaikan program pemeliharaan untuk mendukung keseluruhan skema RTD. Selain itu, koordinasi lintas sektor sangat penting untuk menjamin respons cepat dan sinergi antarwilayah,” tambahnya.
Dwi Eko menekankan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari tanggung jawab bersama antarpemangku kepentingan. “Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh daerah yang berada dalam lintasan aliran Bendungan Bening. Keselamatan warga adalah prioritas utama kami,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Perum Jasa Tirta I, Arif, mengungkapkan bahwa meskipun usia Bendungan Bening sudah mencapai 43 tahun, kondisinya masih cukup baik dan sedimentasinya masih dalam batas terkendali. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya upaya preventif dan simulasi darurat secara berkala.
“Kapabilitas bendungan masih terjaga sekitar 80 persen dari kapasitas awal. Sedimentasi masih dapat ditangani dengan baik. Namun, potensi bencana tetap harus diantisipasi. Kita tidak boleh lengah,” terang Arif usai kegiatan penandatanganan dalam forum sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) RTD Bendungan Bening.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif dari seluruh kepala daerah yang menunjukkan kesamaan visi dalam membangun sistem tanggap bencana yang adaptif dan kolaboratif.
“Dengan penandatanganan ini, semua daerah memiliki acuan yang sama dalam menyusun dan menjalankan protokol darurat. Ini penting agar tidak terjadi kebingungan dalam penanganan saat krisis terjadi,” imbuhnya.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong daerah-daerah rawan bencana untuk memiliki rencana kontinjensi dan RTD yang terintegrasi dalam sistem manajemen risiko bencana.
BACA JUGA: Pemkab Sidoarjo Serahkan Beasiswa Pendidikan Tinggi pada 2.007 Mahasiswa, Dorong Generasi Muda Lebih Berprestasi dan Mandiri
Sebagai salah satu wilayah hilir, Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis dalam ekosistem aliran air dari hulu Bendungan Bening. Oleh karena itu, kesiapsiagaan tidak hanya penting untuk daerah sekitar bendungan, tetapi juga bagi kawasan hilir yang menjadi tujuan akhir aliran air jika terjadi kegagalan bendungan.
Dengan adanya penandatanganan berita acara ini, enam kabupaten/kota sepakat untuk.
1. Memperbarui data wilayah terdampak,
2. Mengembangkan jalur evakuasi, serta menyusun sistem peringatan dini yang terkoordinasi.
3. Selain itu, pelatihan, simulasi evakuasi, dan edukasi masyarakat
4. Digencarkan sebagai bagian dari penguatan kapasitas masyarakat menghadapi risiko bencana.
Langkah ini diharapkan mampu memperkecil risiko korban jiwa dan kerugian material apabila bencana benar-benar terjadi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyambut baik inisiatif ini dan akan menjadikannya sebagai bagian dari kebijakan strategis dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh bencana.
“Semua ini tidak hanya tentang kesiapan teknis, tetapi juga tentang kesiapan sosial dan budaya. Masyarakat harus diberi pemahaman, latihan, dan informasi yang cukup agar mereka bisa sigap dan tidak panik saat menghadapi kondisi darurat,” tutup Dwi Eko.
Melalui kolaborasi lintas daerah ini, diharapkan sistem mitigasi dan penanganan bencana di wilayah Jawa Timur semakin tangguh dan terintegrasi, menjadikan keselamatan masyarakat sebagai tanggung jawab bersama yang diutamakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Fauzan
Editor: Darmadi Sasongko
