SURABAYA, Tugujatim.id – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menerima Penghargaan Lencana Bakti Ekonomi Desa dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Mendes PDTT RI), Abdul Halim Iskandar.
Penghargaan diserahkan saat launching Lembaga Keuangan Mikro BUMDes dan Penandatanganan MoU dengan Kemenkes RI, Bakamla RI, serta Perjanjian Kerja Sama dengan Pangkoarmada II, di KRI Makassar Markas Koarmada II Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (27/10/2022).
Penghargaan ini diberikan atas capaian 100 persen transformasi pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesa bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan desa di Kabupaten Tuban mencapai Status Berkembang, Maju, dan Mandiri.
Lindra, sapaan akrabnya, mengungkapkan rasa syukur dan memberikan apresiasi kepada Unit Pengelola Kegiatan eks PNPM-MPd di Kabupaten Tuban yang telah bertransformasi menjadi BUMDesma.
Dari 19 kecamatan se-Kabupaten Tuban, kecuali Kecamatan Tuban, sudah secara keseluruhan menjadi BUMDesma. “Hal ini menunjukkan bahwa adanya keseriusan dalam bertransformasi sesuai dengan tuntutan perundang-undangan,” ujarnya.
Dengan transformasi ini, kata dia, DBM menjadi jelas pertanggungjawabannya dan masyarakat desa sebagai pemilik DBM dapat menerima manfaatnya, baik secara langsung maupun manfaat melalui pembangunan yang terintegrasi dalam APBDesa.
“Sesuai dengan program One Village One Product yang kami canangkan bersama seluruh elemen masyarakat, BUMDesma diharapkan bisa mengelola berbagai potensi yang dimiliki masing-masing desa di setiap kecamatan. Dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi di desa tersebut, sehingga dampaknya juga dapat dirasakan masyarakat sekitar,” kata Lindra.
Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada satu di antara 19 BUMdesma yang telah mendapatkan Izin Usaha dari OJK, yaitu PT LKM Bancar Sejahtera dari Kecamatan Bancar yang juga diserahkan pada kegiatan hari ini.
“Semoga dengan LKM ini dapat meringankan beban masyarakat dalam mengakses permodalan dan kebutuhan keuangan,’’ ucap Lindra.
Sementara Halim, sapaan akrab Mendes PDTT, mengungkapkan bahwa transformasi PNPM-MPd menjadi BUMDes diharapkan dapat diakselerasi tuntas paling lambat Februari 2023 mendatang, guna menyelamatkan dana UPK eks PNPM-MPd sebesar Rp12,7 triliun dengan aset Rp594 miliar.
Halim menjelaskan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah secara resmi melakukan terminasi terhadap PNPM-MPd. “Langkah transformasi ini sekaligus menjadi awal untuk menjaga keberlangsungan serta perluasan manfaat dana bergulir masyarakat,” jelasnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa Jawa Timur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan DBM eks PNPM-MPd mengikuti arah kebijakan Kemendes PDTT. Di mana pengaturan PNPM-MPd pasca program dan pelestarian hasil-hasilnya harus ditata dan dipastikan kepemilikan asetnya berdasarkan pengaturan Undang-undang Desa.
“Harapannya hadirnya PT LKM dapat memutus mata rantai rentenir, di mana masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah,” ingin Khofifah.
