TUBAN, Tugujatim.id – Majelis Pimpinan Cabang (PMPC) Pemuda Pancasila Tuban mengancam akan melaporkan Bupati Aditya Halindra Faridzky ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam aksi demo yang digelar di gedung pemkab, Selasa (10/01/2023). Mereka menilai banyak proyek pemerintah dalam APBD 2022 yang molor.
“Kami akan laporkan bupati ke KPK. Karena banyak proyek yang dipandang menyalahi aturan regulasi yang ada,” teriak orator Chanif Muayad dalam aksi geruduk kantor Pemkab Tuban soal Bupati Tuban yang dianggap mandul mengelola APBD.
Chanif mengatakan, tidak hanya KPK, pihaknya juga akan melaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dan menginvestigasi penghilangan aset-aset yang ada, termasuk revitalisasi GOR Rangga Jaya Anoraga, rest area, dan Alun-Alun Tuban.
Also Read
“Pemda tidak menerapkan manajemen bangunan gedung dengan baik. Dan Bupati Lindra hanya memenuhi hasrat politiknya,” ucapnya.
Karena itu, massa aksi merekomendasi untuk mengkaji ulang anggaran APBD 2022 untuk pelaksanaan APBD 2023. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan regulasi yang ada.
“Bupati jangan hanya memenuhi hasrat politik sesaat. Tanpa melihat kepentingan dari masyarakat Tuban,” ucapnya.
Dalam demo ini, massa sedikit kecewa karena bupati tidak menemui karena dikabarkan ada agenda ke luar kota. Selain itu, massa menganggap bupati sulit ditemui dan lebih mementingkan agenda lainnya.
Meski begitu, Pemuda Pancasila Tuban tetap menerima pihak pemkab yang menemui mereka di depan kantor. Beberapa pejabat yang menemui mereka yaitu Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Yudi Irwanto, Kadis PUPR dan PRKP Agung Supriyadi, dan beberapa instansi lainnya.
Sementara itu, Kadis PUPR dan PRKP Agung Supriyadi menjelaskan soal tuntutan dari massa aksi bahwa apa yang hari ini masih mengerjakan proyek pemerintah, dalam regulasi diperbolehkan selama jangka waktu 50 hari ke depan dan membayar denda seper seribu dari nilai kontrak. Itu pun dengan syarat, jika rekanan masih ada greget untuk menyelesaikannya.
“Namun kalau tidak bisa mengerjakan, kami bisa memutus kontrak dan mem-blacklist rekanan itu,” ucap Agung, sapaan akrabnya.
Untuk mengantisipasinya, dia telah mengevaluasinya. Untuk bulan ini, dia mengatakan, lelang sudah mulai dibuka.
“Memang kami akui kemarin ada keterlambatan. Untuk tahun ini kami benahi dan mulai Februari akan mulai lelangnya,” terang Agung.
Puas dengan tuntutan yang telah disampaikan, massa aksi dari Pemuda Pancasila Tuban pindah aksinya di gedung dewan. Mereka juga ingin menyampaikan tuntutan kepada anggota dewan sebagai perwakilan rakyat dalam mengontrol kebijakan yang ada di Pemerintah Kabupaten Tuban.
