SURABAYA, Tugujatim.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta setiap enam bulan sekali, output dan outcome pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yaitu kepala perangkat daerah (PD), camat, maupun lurah disampaikan ke media massa. Menurut Eri, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemkot dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
Eri Cahyadi mengatakan, ini termuat juga di dalam kontrak kinerja kepada seluruh pejabat di lingkup Pemkot Surabaya. Dalam kontrak kinerja itu, tercantum sebuah komitmen dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Surabaya.
“Kontrak kerja kami sampaikan ke media. Mulai bulan depan kepala PD harus menyampaikan hasil kontrak kinerja itu ke media massa. Jadi, ada keterbukaan dan bukan untuk menjatuhkan,” kata Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Rabu (25/05/2022).
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu ingin membangun Kota Pahlawan ini dengan melibatkan semua pihak. Dia melanjutkan, tujuan penyampaian output dan outcome pejabat ke publik agar mereka dapat memberikan evaluasi dan penilaian.
“Karena saya ingin membangun Kota Surabaya ini dengan melibatkan seluruh elemen yang ada. Mulai dari pers, stakeholder, DPRD, maupun elemen masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Eri Cahyadi juga mengajak media massa untuk bersinergi dalam membangun Surabaya. Dia berharap, media massa menjadi penyambung informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
“Saya inginnya jurnalisme ke depan ini bisa mengubah Indonesia, bisa mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Jadi, sampaikan berita itu secara faktual tanpa memberikan tambahan dan pengurangan,” tuturnya.
Menurut dia, jurnalisme juga memiliki peran penting terhadap kemajuan dan pembangunan kota. Bahkan, jurnalisme juga dapat menjadi penyebab kehancuran jika informasi yang disampaikan itu tak sesuai fakta.
“Terus sampaikan kebenaran informasi kepada masyarakat. Saya berharap jurnalisme ke depannya turut serta membangun kota ini melalui kalimat dan lisan yang dapat memberikan semangat,” pesannya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan sebuah sistem pengangkatan jabatan. Sistem tersebut bersifat terbuka dan dapat diketahui publik. Salah satu indikator penilaian dalam sistem itu adalah output dan outcome pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Surabaya.
“Sekarang saya tengah membuat pengangkatan jabatan by system yang sifatnya terbuka. Jadi, semua hasil kinerja PNS itu terekam. Ini yang mau saya bentuk,” ungkap dia.
Dia berharap, siapa pun wali kotanya nanti, sistem penilaian pejabat tersebut dapat terus berjalan. Jadi, kenaikan jabatan PNS Pemkot Surabaya bukan karena faktor kedekatan dengan wali kota, tapi berdasarkan hasil kinerja.
“Saya bilang kepada teman-teman bahwa mendekati saya karena tujuan tertentu, itu salah. Sebab, saya melepaskan jabatan seseorang bukan karena suka atau tidak, tapi melihat hasil output dan outcome kinerja pejabat tersebut,” ujarnya.
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim ,
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim
