TUBAN, Tugujatim.id – Polemik tagline Tuban Bumi Wali yang masih belum selesai, membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban H.M. Miyadi bereaksi tegas. Dia mengancam akan menunda atau menyandera pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 yang diproyeksikan sekitar Rp3,1 triliun jika tagline itu tidak dipasang kembali.
Ancaman tersebut dia sampaikan di akhir sebelum rapat paripurna dengan agenda laporan banggar, Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap RAPBD 2023 dan nota penjelasan 4 ranperda inisiatif dewan dan 3 ranperda eksekutif.
“Kami minta tulisan tagline Tuban Bumi Wali maupun Asmaul Husna dikembalikan semuanya di lokasi yang sebelumnya terpasang. Jika memang hal tersebut tidak dilakukan, dengan terpaksa akan menunda pengesahan RAPBD 2023,” kata Miyadi pada Rabu (09/11/2022).
Usai rapat, wartawan Tugu Jatim mengonfirmasi Ketua DPRD Tuban soal pernyataan yang dia lontarkan di hadapan bupati, wakil bupati, OPD, dan anggota dewan lainnya.
Menurut Miyadi yang juga ketua DPC PKB Tuban ini, alasan dari ancaman tersebut karena pihaknya sebagai ketua DPRD menghormati bupati sebelumnya dan Bupati Aditya Halindra Faridzky dan Wakilnya H. Riyadi sebagai pemimpin sekarang.
“Kondisi saya sebagai ketua DPRD dan Fraksi PKB harus juga dipahami. Kondisi pemerintahan Mas Lindra juga mendukung sepenuhnya, ketika kami welcome dalam situasi ini,” terangnya.
Di lain pihak, Mas Bupati Lindra menanggapi pernyataan itu dengan santai. Dia mengatakan, beliau (Miyadi, red) bukanlah sosok yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Tuban. Selain itu, dia juga menyampaikan, terkait tagline Tuban Bumi Wali yang berada di kawasan taman Patung Letda Sucipto telah dikembalikan seperti semula.
Sementara itu, di lokasi tagline lainnya di Taman Sleko, Lindra akan berkomunikasi dengan dinas terkait. Sebab, titik yang dulu terpasang tagline saat ini menjadi penyaring udara dengan banyak ditumbuhi tanaman.
“Saya yakin, Pak Miyadi bukanlah orang seperti itu. Sebab, beliau juga dipilih oleh rakyat. Jadi, pasti akan berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Mantan anggota DPRD Provinsi Jatim ini menyampaikan, tidak mungkin yang disampaikan ketua DPRD bukanlah menjadi dasar yang kuat untuk bisa menyandera pengesahan RAPBD 2023. Sebab, ini kepentingan untuk masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun golongan.
“Jika pengesahan lebih cepat dilakukan akan berimbas pada kelancaran pembangunan di Kabupaten Tuban,” katanya.
