PROBOLINGGO, Tugujatim.id – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Probolinggo menghadapi tantangan di lapangan. Sejumlah warga memilih tidak memberikan informasi secara lengkap kepada petugas karena khawatir data yang disampaikan akan berdampak pada kenaikan pajak.
Kekhawatiran tersebut bahkan menyebabkan sebagian petugas sensus mendapat penolakan saat melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo pun turun langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat agar pelaksanaan sensus tetap berjalan sesuai target.
Baca Juga: Alasan Sensus Ekonomi 2026 Penting Menurut BPS Kabupaten Mojokerto
Warga Khawatir Data Digunakan untuk Pajak
Salah seorang warga Kecamatan Mayangan Ramli, 37, mengaku sempat didatangi petugas sensus ekonomi. Namun, dia memilih tidak menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan.
Menurut dia, pertanyaan yang disampaikan petugas lebih banyak berkaitan dengan kondisi usaha, besaran penghasilan, hingga aset yang dimiliki keluarga.
“Saya memang tidak menjawab terlalu banyak pertanyaan petugas sensus. Saat ditanya penghasilan saya hanya menjawab penghasilan tidak tentu karena orderan pekerjaan juga tidak pasti,” ujarnya.
Pria yang bekerja sebagai pekerja lepas tersebut mengaku khawatir apabila data yang diberikan justru digunakan sebagai dasar penambahan beban pajak di kemudian hari.
Karena alasan itu, dirinya memilih memberikan jawaban secara umum tanpa menjelaskan kondisi ekonomi keluarganya secara rinci.
Penolakan Hambat Proses Pendataan
Kondisi serupa juga diakui salah seorang petugas sensus berinisial Je, 45. Dia mengatakan, pada awal pelaksanaan sensus masyarakat masih menerima kedatangan petugas dengan baik. Namun memasuki pekan kedua, penolakan mulai bermunculan di sejumlah wilayah.
“Di awal-awal itu sebenarnya normal, masyarakat mau didata. Memasuki minggu kedua mulai terjadi penolakan,” katanya.
Menurut Je, situasi tersebut membuat proses pendataan menjadi lebih lambat dibandingkan target yang telah ditetapkan.
Padahal, setiap petugas sensus ditargetkan mendata sekitar 600 hingga 700 kepala keluarga (KK) dan seluruh proses harus rampung paling lambat 31 Agustus 2026. Hingga saat ini, Je mengaku baru berhasil mendata sekitar 140 KK, atau baru sekitar 20–23 persen dari target yang menjadi tanggung jawabnya. Artinya, masih terdapat 460 hingga 560 KK yang harus didatangi dalam waktu kurang dari dua bulan
Bahkan, dua petugas sensus memutuskan mengundurkan diri karena menghadapi berbagai penolakan saat bertugas. Empat petugas lainnya juga sempat menyatakan ingin berhenti, namun akhirnya tetap bertugas setelah mendapat pendampingan dari BPS Kota Probolinggo.
BPS Pastikan Data Bersifat Rahasia
Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso membenarkan adanya penolakan yang dialami petugas di lapangan. Menurut dia, sebagian masyarakat masih terpengaruh isu bahwa sensus ekonomi berkaitan dengan penambahan pajak.
Padahal, kata Joko, seluruh informasi yang dihimpun hanya digunakan sebagai bahan penyusunan statistik nasional dan tidak akan dimanfaatkan sebagai dasar penetapan pajak maupun kepentingan penegakan hukum.
Dia menjelaskan, data yang diberikan masyarakat dilindungi oleh Undang-Undang Statistik sehingga kerahasiaannya dijamin negara.
Selain itu, pihaknya juga menerima laporan adanya provokasi di beberapa lingkungan yang membuat warga yang sebelumnya bersedia didata akhirnya ikut menolak.
Baca Juga: Jember Jadi Pilot Project BPS RI, Perkuat Data untuk Pengentasan Kemiskinan
Menghadapi kondisi tersebut, BPS Kota Probolinggo turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Melalui pendekatan tersebut, BPS berharap kepercayaan masyarakat kembali meningkat sehingga proses pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Joko mengimbau masyarakat tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus yang telah dibekali tanda pengenal resmi dari BPS.
Menurut dia, partisipasi masyarakat sangat penting karena hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, hingga penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dia berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang sebenarnya sesuai kondisi di lapangan. Dengan data yang akurat, pemerintah akan memiliki gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi perekonomian daerah sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Umi Kulsum
Editor: Dwi Lindawati
