TUBAN, Tugujatim.id – Aksi demo bakal dilakukan 220 kepala desa (kades) di Kabupaten Tuban selama dua hari ke depan, tepatnya pada Selasa-Rabu (17-18/01/2023). Kades Tuban ini kompak berangkat enam rombongan bus ke Jakarta demi menuntut revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu poinnya terkait masa jabatan kades yang sekarang enam tahun dalam satu periode, menjadi 9 tahun dan non periodisasi.
“Kalau enam tahun sebenarnya waktu yang pendek untuk mengondusifkan pasca pilkades sehingga diperlukan tambahan,” ujar Ketua Persatuan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Tuban Jemy Tristantono kepada Tugu Jatim sebelum pemberangkatan rombongan kades Tuban di alun-alun, Senin siang (16/01/2023).
Jemy, sapaan akrabnya, menambahkan, dinamika pasca pilkada dirasa sangat tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan di desa.
“Enam tahun kadang-kadang kurang. Belum kondusif, sudah pilkades lagi. Itu yang sulit,” terangnya.
Jemy menerangkan, para kades se-Indonesia bakal kumpul menggelar aksi damai di depan Senayan, Jakarta. Rencananya, mereka ingin menemui Komisi II DPR RI untuk menyampaikan tuntutan ini.
“Infonya ada 30 ribu kades yang tumplek blek di sana untuk demo di depan kantor DPR,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A dan PMD) Tuban Eko Julianto mempertegas dengan aksi yang digelar itu, jangan sampai mengorbankan pelayanan yang ada di desa.
“Kami minta pelayanan desa jangan sampai terganggu,” terangnya.
Eko pun belum berani menjawab kepergian para kades Tuban ke Jakarta ini cuti atau izin. Sebab, aksi solidaritas yang digelar di hari efektif atau kerja.
“Para kades Tuban akan melakukan aksi solidaritas di Jakarta. Aksinya besok (17/01/2023). Jadi, sekarang masih perjalanan. Besok aksi, Rabu (18/01/2023) mungkin sudah sampai rumah,” timpalnya.
