MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna pada Senin (24/06/2024). Mereka menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang.
Sebanyak 6 fraksi DPRD Kota Malang pun memaparkan pandangan akhir beserta catatannya. Mereka menyetujui ranperda tersebut.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika bersyukur bisa menyelesaikan pembahasan ranperda ini. Sebab, perda ini akan menjadi dasar pembahasan APBD 2025.
Dia mengatakan, seluruh tahapan telah dilalui bersama Pemkot Malang. Dia mengatakan, DPRD Kota Malang juga telah banyak mengkritisi dan memberi masukan soal capaian kinerja Pemkot Malang pelaksanaan APBD 2023.
“Tapi yang jelas, kami bersyukur APBD 2023 ini adalah tahun terbaik dalam 10 tahun terakhir soal Silpa APBD,” ujarnya.
Meski belum ideal, Silpa APBD Kota Malang 2023 terbilang rendah dalam 10 tahun terakhir yakni Rp199 miliar. Dia mengatakan, idealnya silpa ada di angka Rp150 miliar.
“Kalau Rp100 miliar-Rp150 miliar artinya ada efisiensi penyelenggaraan program. Kalau tidak ada silpa atau silpa besar juga tidak bagus, tidak ada efisiensi. Harapannya memang seimbang,” tuturnya.
Menurut dia, Kota Malang pernah memecahkan rekor catatan buruk soal silpa yang mencapai Rp560 miliar.
“Sekarang (2023) sudah Rp199 miliar, artinya ada perbaikan,” ucapnya.
Dia mengatakan, fraksi yang hadir juga memberi catatan soal kinerja pelayanan publik Pemkot Malang yang harus lebih dioptimalkan. Harapannya, catatan ini menjadi pertimbangan untuk menjalankan program di tahun selanjutnya.
Selain layanan publik, DPRD Kota Malang juga menyoroti minimnya SDM di layanan kesehatan dan pendidikan di Kota Malang. Menurut dia, kesehatan dan pendidikan jadi titik berat dewan agar ke depannya lebih baik.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, pihaknya bersyukur seluruh fraksi menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 meski ada sejumlah catatan.
“Tentu catatan ini akan menjadi dasar kami untuk menindaklanjutinya,” kata Wahyu.
Dia komitmen akan melaksanakan pengelolaan APBD 2024 ini yang lebih baik dan tepat sasaran. Dia melanjutkan, memang ada regulasi dari pemerintah pusat soal SDM kesehatan dan pendidikan sehingga pemda tidak bisa merekrut tenaga honorer.
“Kuota (rekrutmen SDM) saat ini dari pusat. Kalau ada yang mengikuti dan tercukupi, ya alhamdulilah,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
