MADIUN, Tugujatim.id – Kenaikan harga BBM memberikan dampak kepada masyarakat, termasuk kepada KPM Kota Madiun. Karena itu, Pemkot Madiun mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM Daerah dan BLT BBM Dana Insentif Daerah (DID) kepada 8.883 kelompok penerima manfaat mulai Senin (21/11/2022) hingga Kamis (24/11/2022).
Berdasarkan catatan Dinas Sosial Kota Madiun, rincian total itu ada 5.636 KPM BLT BBM Daerah dan 3.247 KPM BLT BBM DID.
“Pencairan BLT berlangsung di sejumlah kelurahan yang sudah ditentukan. Seperti di Kelurahan Kejuron untuk wilayah Kecamatan Taman,’’ kata Kabid Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun Rita Susanti.
Also Read
Dia mengatakan, setiap KPM Kota Madiun menerima Rp150 ribu per bulan selama empat bulan, yakni September-Desember. Untuk pencairannya, dia melanjutkan, dilakukan dua kali.
“Pencarian pertama BLT Kota Madiun dilakukan pada September-Oktober. Sedangkan November-Desember akan diberikan tahap kedua,” ujarnya.
Rita menyebut, KPM Kota Madiun tersebut sudah dipastikan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Selain itu, sudah diverifikasi, divalidasi, serta dicek. Tujuannya agar tidak ada penerima yang mendapat lebih dari satu program bantuan.
“Ada banyak program BLT, tentunya yang mendapat dari program ini berbeda dengan BLT yang lain. Sudah kami kroscek,’’ ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, ada empat jenis program BLT Kota Madiun. Mulai BLT pusat, BLTD reguler, BLT BBM Daerah, dan BLT BBM DID. Dari keempat jenis BLT itu setidaknya sudah meng-cover sekitar 27 ribu warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
BLT dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait sudah lebih dulu disalurkan. Namun, untuk pencairan November-Desember juga masih menunggu.
Selain itu, di Kota Madiun juga ada BLTD reguler. Artinya, BLTD yang sudah berjalan rutin. Untuk pencairan September-Oktober juga sudah disalurkan kepada 2.834 KPM Kota Madiun.
Pemkot Madiun pun memastikan penerima setiap program BLT merupakan orang yang berbeda. Penerima memang harus masuk dalam DTKS yang sudah penetapan pusat. Untuk usulan DTKS baru terus bermunculan. Usulan yang belum mendapat penetapan pusat harus bersabar sejenak dan akan diikutkan pada program bantuan selanjutnya.
