PASURUAN, Tugujatim.id – Media sosial heboh dengan beredarnya surat dari kepala Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, yang meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pelaku usaha. Surat Pemdes Pasuruan resmi berkop Pemerintah Desa Martopuro tersebut berisi tentang pengajuan permohonan THR kepada seorang pengusaha yang beralamat di desa setempat.
Surat Pemdes Pasuruan tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Martopuro Rianto pada 25 Maret 2023. Dalam surat tersebut dituliskan bahwa Pemerintah Desa Martopuro mengajukan proposal
kepada pelaku usaha agar memberikan THR kepada perangkat desa.
Selain itu, disebutkan juga bahwa THR yang diminta adalah parcel sembako yang diperuntukkan bagi 17 perangkat desa dan delapan orang OB, penjaga keamanan, dan petugas kebersihan.

Kepala Desa Martopuro Rianto membenarkan bahwa surat Pemdes Pasuruan tersebut pernah dikeluarkan oleh pihak pemerintah desa setempat. Rianto menyebut bahwa surat pengajuan proposal tersebut ditujukan kepada seluruh pemilik perusahaan yang berada di wilayahnya.
“Iya memang benar kami mengajukan proposal THR, dan bukan cuma ke satu orang, tapi semuanya,” ujar Rianto saat dikonfirmasi pada Selasa (04/04/2023).
Menurut Rianto, pengajuan surat permohonan proposal tersebut tidak melanggar aturan apa pun. Dengan argumen bahwa pemdes diperbolehkan menerima bantuan dari pihak ketiga sesuai
peraturan daerah (perda).
“Memangnya ada aturan yang melarang? Kalau wilayah desa saya, ya terserah saya,” jawabnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Ridho Nugroho saat dihubungi melalui sambungan telepon belum merespons. Hingga saat ini belum ada tanggapan terkait ada tidaknya aturan larangan pemerintah desa meminta THR kepada pelaku usaha atau pihak ketiga.