MALANG, Tugujatim.id – Komisi D DPRD Kota Malang geram soal honor kader posyandu. Padahal, pihaknya menaikkan anggaran dinas kesehatan (dinkes) pada APBD Kota Malang 2023. Komisi D DPRD Kota Malang pun mengusulkan kenaikan honor kader posyandu dari Rp110 ribu jadi Rp200 ribu.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan, pihaknya membahas kenaikan honor kader posyandu pada November 2022. Pembahasan, menurut dia, dilaksanakan detail dan berkala bersama perangkat daerah (PD) terkait yaitu dinkes.
“Kami di Komisi D sudah menaikkan anggaran dinkes dari Rp376,5 miliar, jadi Rp424,5 miliar. Kenaikannya sekitar Rp48 miliar. Nah, salah satunya untuk menaikkan honor kader posyandu seperti yang kami bahas bersama eksekutif,” kata Amithya saat konferensi pers di gedung DPRD Kota Malang, Rabu (31/05/2023).
Menurut Amithya, pembahasan sudah klir dan berlanjut pada rapat-rapat pelaksanaan. Pada 7 Februari 2023, dia mengatakan, pihaknya membahas kembali terkait progres triwulan pertama 2023.
Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu melanjutkan, pembahasan tersebut mengarah pada temuan permasalahan sejumlah kader posyandu yang tidak bisa menerima honor atau insentif. Data notulensi yang ditunjukkan Amithya, ada sebanyak 6.134 kader posyandu. Tapi, hanya 5.834 kader yang sudah mengantongi SK Wali Kota Malang.
Jadi, ada selisih 300 kader yang belum bisa menerima honor sesuai ketentuan. Pembahasan terkait anggaran ini menurutnya juga sudah disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Kota Malang.
“Kami beri masukan, dinas segera mencarikan SK Wali Kota terhadap 300 kader agar juga bisa menerima honor,” jelasnya.
Namun hingga April 2023, Amithya mengatakan, Komisi D tidak mendapat kepastian pelaksanaan penambahan honor kader posyandu. Setelah dikonfirmasi, dia mengatakan, dinkes menjawab dengan alasan ada penolakan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Malang yang diketuai Sekda Kota Malang Erik S. Santoso.
“Yang membuat kami marah karena Wali Kota Malang Sutiaji bilang seolah pemkot memperjuangkan hal ini dan tidak disetujui DPRD. Padahal, kami yang anggarkan kenaikan dan sudah diketok di APBD 2023,” kata dewan dari Dapil Kedungkandang tersebut.
Sutiaji, kata Amithya, menyampaikan hal tersebut di forum Deteksi Dini Pencegahan Stunting oleh Masyarakat di Savana Hotel, Rabu (31/05/2023). Forum tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Muarif, kader posyandu, camat, lurah, musrenbang tematik, dan Komisi D DPRD Kota Malang.
Padahal, Amithya menegaskan, jelas-jelas DPRD lewat Komisi D yang memperjuangkan kenaikan honor kader posyandu menjadi Rp200 ribu. Bahkan, dengan menaikkan anggaran dinkes untuk mengalokasikan terhadap kenaikan honor tersebut. Itu membuktikan bahwa DPRD menurutnya menginisiasi kenaikan honor serta mengawal proses dan progresnya.
“Kok Pak Wali Kota malah bilang pemkot akan menaikkan honor di akhir tahun ini atau tahun depan (2024). Bahkan, menunjuk saya di depan forum katanya, ‘ini mumpung ada bapak ibu anggota dewan, program (kenaikan honor kader posyandu) harus didukung’,” jelas Amithya.
Dia menjelaskan, pernyataan wali kota dianggap tidak benar soal kenaikan honor tersebut.
“Ini kan (Wali Kota) tidak benar yang disampaikan di Savana. Yang benar, anggaran sudah tersedia dan tinggal dilaksanakan oleh Pemkot Malang,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang A. Fuad Rahman juga geram dengan hal itu. Politikus PKS tersebut memaparkan rencana honor kader posyandu Kota Malang 2023. Anggaran kenaikan menurutnya menjadi Rp200 ribu untuk 6.134 kader, dikalikan 12 bulan. Jadi, total anggaran menjadi Rp14,7 miliar.
“Proses yang sudah kami kawal ini seharusnya terlaksana. Kok malah saya dengar Pak Wali Kota bicara sebaliknya. Saya khawatir anggaran ini kemudian diendapkan menjadi silpa,” kata dewan dari Dapil Lowokwaru tersebut.
Senada juga disampaikan anggota Komisi D DPRD Kota Malang Randy Gaung. Dia mengatakan, proses-proses kenaikan honor itu sudah dikawal serius oleh Komisi D. Maka tidak benar, kata dia, jika Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan DPRD yang harus mendukung kenaikan honor itu.
“Kami menerima surat BKAD yang menyarankan anggaran kenaikan honor dilaksanakan mulai tiga bulan terakhir tahun ini. Artinya, kan mau dimainkan di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan, red). Jadi pembahasan kami sejak tahun lalu berarti sia-sia. Padahal, pemkot sejatinya tinggal melaksanakan, karena jelas anggaran sudah ada,” tutur dewan dari Dapil Sukun tersebut.
Menurut dia, Komisi D dan Badan Anggaran sudah setuju dan ketok palu soal kenaikan honor itu.
“Betul-betul hal ini kami perjuangkan karena sedari awal itu aspirasi dari kader-kader posyandu kepada DPRD. Komisi D dan Badan Anggaran setuju dan palu sudah diketok. Artinya, sudah bisa dijalankan sejak awal 2023,” kata politikus Gerindra tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Muarif menyatakan, pihaknya masih mengusulkan kenaikan honor kader posyandu pada TAPD 2023.
“Untuk insentif kader sudah diusulkan naik di TPAD 2023,” ujarnya.
