BATU, Tugujatim.id – Pembangunan Museum HAM Omah Munir kini telah rampung sejak peletakan batu pertama pembangunan pada 8 Desember 2019. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu telah melakukan pembahasan perjanjian kerja sama (PKS) bersama Yayasan Museum HAM Omah Munir secara virtual Selasa (18/05/2021).
Museum HAM pertama di Indonesia itu dibangun dengan anggaran APBD Pemprov Jatim. Museum tersebut dibangun di atas lahan milik Pemkot Batu seluas 2.200 meter persegi di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
“Museum HAM sudah jadi meski belum 100 persen. Ini merupakan bantuan provinsi dengan lahan dari aset pemkot. Jadi, harus ada koordinasi dengan pemprov,” ujar Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.
Dalam rakor virtual yang juga diikuti oleh Suciwati, istri mendiang Munir Said Thalib, tersebut membahas tentang tata naskah MoU dan PKS antara Pemkot Batu dan Yayasan Museum HAM Omah Munir.
“Kami perlu diskusikan tentang tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan menyamakan persepsi agar lancar ke depannya,” imbuh Dewanti.
Menurut dia, Museum HAM Omah Munir tersebut tak hanya berdiri secara fisik belaka, tapi juga dapat menjadi titik tolak untuk menjalankan nilai-nilai HAM hingga masa depan.
Dalam Museum HAM Omah Munir tersebut nantinya akan diisi koleksi berbagai sejarah perjalanan HAM di Indonesia. Dia juga berharap museum itu bisa menjadi pusat pembelajaran tentang nilai-nilai HAM.
“Nantinya museum ini bukan hanya menjadi tempat koleksi sejarah HAM. Tapi, juga menjadi pusat pembelajaran bagi siapa pun untuk membangun informasi yang berkeadilan dan menghormati warganya,” ucapnya.
Sebagai informasi, Munir Said Thalib merupakan aktivis HAM kelahiran Malang, 8 Desember 1965, yang bersuara lantang memperjuangkan HAM di Indonesia. Dia menjadi korban pembunuhan di tengah penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda, pada 2004 silam.
Dalam jejaknya, Munir pernah memperjuangkan keluarga korban pelanggaran HAM pada tragedi Tanjung Priok 1984 yang menewaskan 24 demonstran akibat tindakan aparat keamanan yang membubarkan demonstran.
Selain itu, Munir juga pernah melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM pada kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah serta menyuarakan kasus penculikan yang mengakibatkan 13 aktivis hilang pada 1997-1998.
