KEDIRI, Tugujatim.id – Polemik Alun-Alun Kota Kediri yang makin memanas memasuki babak baru. Saat ini kontraktor pelaksana proyek itu, yaitu PT Surya Grha Utama-KSO Sidoarjo tunjuk G.M.R Santoso SE SH MH dan R. Firman Adi Soeryo Bhawono SH MH sebagai kuasa hukumnya.
Keduanya berasal dari kantor pengacara Santoso and Associates. Mereka ditugaskan untuk “menagih” sejumlah kewajiban administratif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri yang belum diberikan kepada kontraktor.
Tanggapan ini dilakukan kontraktor usai keluarnya surat peringatan ketiga (SP 3) dan pernyataan Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Endang Kartika Sari sebelumnya di media yang menyatakan akan memutus kontrak PT Surya Grha Utama-KSO.
“Kami datangi kantor Dinas PUPR Kota Kediri hari ini menemui Ibu Shanty Wijayanthi ST MMT sebagai PPK proyek Alun-Alun Kota Kediri. Kami meminta berkas dan surat yang seharusnya menjadi hak klien kami selaku kontraktor pelaksana proyek alun-alun. Kami harus datang hari ini, sebelumnya staf atau karyawan klien kami sudah beberapa kali menyampaikan permintaan berkas ini, baik secara lisan maupun tertulis. Sayangnya, belum ada yang terpenuhi,” jelas G.M.R Santoso, Rabu (22/11/2023).
Santoso melanjutkan, berkas dan surat yang wajib diberikan. Di antaranya, bundel kontrak kerja lengkap beserta lampirannya, progres mingguan dan bulanan yang sudah dilegalisasi PPK atau tim teknis, berita acara laporan mingguan dan bulanan, berita acara teknis yang terkait dengan pekerjaan di proyek, legalisasi berita acara MC-15 beserta lampirannya, hingga legalisasi berita acara MC-50 beserta lampirannya.
“Kami pertanyakan ada apa ini? Berkas dan surat itu kan hak kontraktor, tidak perlu ditagih juga. Seharusnya dinas PUPR harus memberikannya. Klien kami itu bekerja membangun Alun-Alun Kota Kediri hingga hampir selesai hanya berdasar kontrak tipis, bukan dengan bundel lengkap dan lampirannya,” tegas Santoso mempertanyakan motif dinas PUPR tidak segera memberikan berkas dan surat-surat tersebut.
Untuk pembayaran termin pertama, dia mengatakan, sampai sekarang masih belum diterima. Santoso menyatakan, seharusnya tanpa perlu ditagih dinas PUPR Kota Kediri membayarnya saat progres pembangunan alun-alun telah mencapai 35 persen.
“Hingga hari ini masih nol rupiah. Tidak ada sama sekali pembayaran dari Dinas PUPR Kota Kediri ke PT Surya Grha Utama-KSO. Kalau kami mau salah-salahan, masyarakat bisa menilai sendiri karena jelas tertuang di kontrak pembayaran termin pertama sebesar 30 persen akan dibayarkan setelah proyek mencapai 35 persen. Saya juga mendapatkan penjelasan dari klien, termin pembayaran pertama sudah jatuh pada 11 September 2023. Inspektorat sudah memverifikasi dan merokemendasikan pembayaran. Pada audiensi dengan wali kota (saat itu) Abdullah Abu Bakar pada 29 September secara lisan juga sudah memerintahkan pembayaran, itu disaksikan semua yang hadir di Balai Kota Kediri. Seharusnya maksimal 30 hari pembayaran termin pertama harus dilakukan, sampai sekarang belum ada. Terus klien kami disalahkan?” tegasnya.
Saat kuasa hukum ke kantor dinas PUPR, petugas resepsionis ngaku PPK proyek alun-alun Shanty Wijayanthi tidak di tempat. Begitu juga saat kuasa hukum mau bertemu Kepala Dinas PUPR Endang Kartika Sari juga tidak ada.
Manajer proyek pembangunan Alun-Alun Kota Kediri, Supoyo yang mendampingi kuasa hukum ke Dinas PUPR Kota Kediri menambahkan, PT Surya Grha Utama-KSO sudah berusaha berbicara dengan baik-baik pada dinas PUPR sebelum melibatkan kuasa hukum.
“Kami akhirnya kirim surat ke ketua DPRD Kota Kediri memohon dilakukan rapat dengar pendapat. Di surat tersebut, kami meminta semua pihak yang terlibat dalam proyek alun-alun untuk dipanggil dan dimintai keterangan bersama-sama. Kami siap memaparkan secara kronologis semua hal, baik apa-apa yang ada di kontrak dan sejauh mana progres pembangunan Alun-Alun Kota Kediri yang selama ini dinarasikan seolah-olah tidak cukup waktu dan diperkirakan molor. Biar nanti para anggota dewan yang terhormat bisa menilai sendiri mana narasi yang benar,” harap Supoyo.
Dia mengatakan, masih menunggu jadwal pelaksanaan RDP.
“Semoga permohonan kami dikabulkan Bapak Ketua DPRD Kota Kediri. Surat sudah kami kirim Senin (20/11/2023), nanti kalau sudah muncul jadwal akan kami update rekan-rekan,” tutup Supoyo.
Writer: Rino Hayyu Setyo
Editor: Dwi Lindawati
